Ada yang tak Suka dengan Penerapan e-Goverment

MAKASSAR, BKM — Pemerintah mencanangkan pelaksanaan pengelolaan pemerintaan berbasis teknologi dan informasi (e-Government) sejak tahun 2003. Hanya saja pelaksanaannya sejauh ini belum maksimal.
Kepala Bidang Layanan e-Government dan Pengelolaan Data Dinas KISP Sulsel, Lukmanuddin, mengatakan, sasaran pelaksanaan e-Goverment agar pelayanan pemerintah bisa berbasis aplikasi. Selain itu e-Government dapat menciptakan pemerintahan yang bersih, transparansi dan akuntabel.
Untuk itu, butuh komitmen pemerintah baik provinsi maupun daerah dalam menerapkan e-Goverment di setiap aktifitas pemerintahan.
Salah satunya dengan mengundang sejumlah pengelola atau tenaga teknis pelaksana e-Government di lingkup pemprov dan kabupaten/kota.
Lukmanuddin mengatakan, pemprov komitmen untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efisien. Dengan mendorong pelayanan semuanya berbasis elektronik.
“Sebenarnya sudah dimulai dan sudah banyak aplikasi yang berkaitan dengan e-Government sudah diimplementasikan,” bebernya.
Staf Ahli Gubernur, Abdul Haris, juga mengatakan penerapan e-Government akan membuat pemerintahan berjalan transparan. Tapi masih ada pihak yang belum mendukung untuk diterapkan. Padahal ini bisa menekan penyelewengan termasuk dari sisi administasi keuangan.
Dia mengemukakan, orang-orang yang tidak setuju dengan pelaksanaan e-Goverment adalah mereka yang kerap mendapat fee atau keuntungan dalam pengurusan administrasi misalnya perijinan jika dilakukan secara manual atau konvensional.
Pelaksanaan e-Government masih sebatas informasi. Sangat kurang daerah yang sudah menerapkan e Government dalam melakukan proses transaksi.
“Kita belum memiliki keterpaduan antara komitmen pimpinan dan bawahan, atau dari pusat ke daerah. Ini terjadi seperti di pengadaan barang dan jasa,” sebutnya. (rhm)