MAKALE, BKM — Tiga komisi di DPRD Tana Toraja harus kerja maraton mulai Rabu (27/9) dengan agenda melakukan rapat konsultasi kepada OPD selaku mitra kerjanya dalam membahas RAPBD-P 2017.
Komisi I membidangi pemerintahan diketuai Ny Selmy Sattu dari Fraksi Hanura, komisi II bidang Sosial Budaya dan Ekonomi dipimpin Paulus Paonganan dari Frasi PDIP serta komisi III oleh Kendek Rante dari Fraksi Gerindra membidangi pembangunan dan prasarana.
Disela-sela pembahasan perubahan APBD, Kamis (28/9) Kendek Rante menjelaskan, kenaikan APBD setelah perubahan menjadi Rp.1.242.360.411.816, atau naik Rp.224.343.566.816, membuat komisi dewan lebih hati-hati dengan OPD mitra kerjanya melakukan pergeseran anggaran, maupun program baru.
Kenaikan APBD-P 22,04 persen dari APBD Pokok 2017 sebesar Rp.1.018.016.845.000, semua komponen dan elemen masyarakat diminta turut berpartisipasi melakukan pengawasan.
Pasalnya, program Pemkab mendorong Toraya Maelo, OPD hendaknya lebih cermat dan tepat sasaran gelontorkan anggaran.
”Kita harusnya belajar dari program kegiatan Pemkab tahun 2016 lalu, sejumlah proyek tidak selesai tepat waktu membuat utang Pemkab membengkak akibat dari tidak adanya pemutusan kontrak hingga ahir Desember.
Padahal seharusnya, lanjut Kendek Rante, nilai proyek dibayarkan sesuai progres fisik sehingga Pemkab tidak perlu ragu memutus kontrak rekanan dan kalau perlu diblacklist.
Apalagi tahun 2017 tender proyek terlambat ditender hingga berimbas dengan kegiatan dibiayai APBD-P. (gus/C).
Tiga Komisi Kerja Maraton
×
