MAKASSAR, BKM — Pasca diresmikan Presiden Joko Widodo November tahun lalu, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Untia hingga saat ini masih sepi.
Sepinya aktivitas di PPN Untia menjadi perhatian khusus Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo. Gubernur dua periode itu meminta semua pihak terkait agar segera membantu mempercepat penyediaan fasilitas pelengkap PPN Untia.
Menurutnya, cold storage sudah digroundbreaking namun masih ada beberapa fasilitas penting yang belum tersedia.
“Saya minta enam atau tujuh bulan lagi semua fasilitas sudah ada. Dan Segera beroperasi optimal,” ungkap Syahrul saat menghadiri Gerakan 1000 kebaikan dan groundbreaking cold storage dan restocking benih perikanan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulsel, akhir pekan lalu.
Dia melanjutkan, akibat fasilitas belum lengkap menjadi kendala utama, nelayan enggan merapat ke PPN Untia. Termasuk belum adanya, stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) dan fasilitas air bersih. Selain itu lanjutnya, akses jalan yang masih buruk ke PPN Untia juga menjadi kendala.
“Saya minta pemkot ikut membenahi akses jalan. Pertamina, Sekda dan semua yang bisa membantu terlibat lah. Agar PPN Untia ini segera lengkap fasilitasnya,” tuturnya.
Syahrul menambahkan, proyek PPN Untia ini pernah dibicarakan kelanjutannya di rapat terbatas di Jakarta. Bahkan Syahrul akan mengundang lagi Presiden Jokowi untuk meninjau kondisi PPN Untia.
“Maret tahun depan saya akan cek lagi. Saat fasilitas sudah rampung, kita undang lagi Presiden. PPN Untia ini untuk nelayan. Ekspor juga bisa bagus nanti di sini,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulkaf S Latief, mengatakan, pihaknya sudah berupaya agar PPN ini bisa segera beroperasi secara optimal. Sosialisasi sudah gencar dilakukan kepada pemilik kapal, pengusaha dan eksportir perikanan.
“Banyak pengusaha siap memanfaatkan pelabuhan ini untuk bongkar muat tangkapan ikannya,” jelasnya.
Sulkaf menambahkan fasilitas cold storage sementara dibangun. Khusus untuk stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) sudah ada izin pemerintah pusat. Sisa pembicaraan dengan pihak Pertamina. “Kalau Pertamina sudah oke kan sisa dibangun,” jelasnya.
Sulkaf menambahkan, aktivitas bongkar muat ataupun jual beli ikan hanya sesekali saja dalam seminggu.
Ada beberapa persoalan yang menyebabkan aktifitas di sana sepi. Mulai dari dangkalnya air laut di perairan
hingga ketersediaan air bersih yang masih minim.
Kepala UPT PPN Untia, Andi Mannojengi, menambahkan, salah satu permasalahan utama nelayan ogah berlabuh di Untia disebabkan oleh tidak adanya air bersih.
“Kami sudah mencoba untuk pengeboran air sebanyak 2 kali sedalam 300 meter tetapi airnya belum layak atau asin jadi untuk mengatasinya sementara kami pengadaan mobil tangki air dengan sistem beli di lokasi PAM. Kemudian disalurkan ke kapal-kapal ataupun unit pengolahan. Ini yang jadi permasalahan besar juga kata nelayan,” ungkap Mannojengi.
Kata Mannojengi, pihaknya akan bekerja sama dengan pihak swasta untuk penyediaan air bersih. Saat ini ada dua perusahaan yang akan membangun unit pengolahan air dari air laut menjadi air tawar. Perusahaan tersebut nantinya sebagai penyedia air bersih utama di pelabuhan.
Andi Mannojengi menjelaskan, harusnya hingga bulan ini jumlah kapal yang aktif di pelabuhan (Untia) sudah ada 50.
Hanya saja, yang terdaftar baru ada 12 kapal. Perusahaan penampung ikan juga belum ada yang berminat.
“Untuk kapal baru ada 12 kapal yang aktif, rencana kita target kembali sampai dengan bulan 9 setidaknya ada 40 kapal yang akan operasional aktif di PP Untia,” katanya.
Pelabuhan Untia berlokasi sangat strategis di Kawasan Industri Makassar (Kima) dan dekat dengan pelabuhan umum untuk ekspor. Pelabuhan ini bahkan diresmikan oleh Presiden RI, Jokowidodo pada bulan November, tahun lalu. Karena itu, Pelabuhan Untia diharapkan menjadi sentra produksi perikanan yang terhubung dengan pelabuhan perikanan lain di Sulawesi Selatan, yaitu Pelabuhan Perikanan (PP) Cempae, PP Maccinibajji, PP Kalibone, PP Potere, PP Beba, PP Labuang, PP Barombong, PP Boddia, PP Lonrae, PP Birea, PP Bentenge, PP Kajang, PP Tongke-tongke, dan PP Lappa.(rhm)
