MAKASSAR, BKM –Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kecewa atas sikap sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Sulsel, yang tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Kantor Inspektorat Sulsel, Jumat (8/12) di Kantor Inspektorat Sulsel.
Koordinator Wilayah Sulawesi Selatan Unit Supervisi Pencegahan Deputi Bidang Pencegahan KPK, Dwi Aprilia Linda, mengatakan, selama ini pihaknya terus mendorong upaya pencegahan sebelum melakukan penindakan. Tapi kenyataannya, instansi yang ada di Pemprov Sulsel tidak menyambut baik upaya KPK tersebut.
“Kami sangat kecewa hari ini kepala dinas banyak yang tidak hadir. Makanya kita pending dan kasih waktu, sampai Rabu depan,” katanya, usai mengikuti Rapat Monev.
Lebih jauh, Dwi menyebutkan Pemprov juga hingga saat ini belum menerbitkan Surat Keputusan (SK) terkait penetapan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi. Padahal komitmen ini sudah ditandatangani sejak 4 Mei lalu.
Di Sulsel, hanya Pemprov Sulsel dan Pemkab Kepulauan Selayar yang belum mengeluarkan SK ini. Padahal SK ini menjadi acuan dalam kegiatan pencegahan korupsi termasuk monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan KPK.
“Rabu minggu depan SK ini juga harus ada. Kemudian semua update progres rencana aksi yang sudah dilakukan selama ini harus dilaporkan, ini yang akan kita lihat seperti apa komitmen pemprov,” sebutnya.
Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh KPK, ada lima titik rawan korupsi di Sulsel. Mulai dari perencanaan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, lemahnya pengawasan dan penguatan SDM.
“Sulsel masih lemah di lima poin ini, rekomendasinya harus ada e planning dan e budgeting, pengadaan barang dan jasa yang terintegrasi, optimalisasi perizinan sehingga tidak ada lagi suap dan sogok di dalamnya. Keempat penguatan SDM, termasuk rotasi pegawai, tambahan penghasilan pegawai serta penguatan Inspektorat agar naik menjadi level tiga,” lanjutnya.
Terkait rencana penindakan di Sulsel, Dwi menyebutkan sejauh ini masih berharap pada pencegahan. Hanya saja melihat dukungan dari OPD yang ada, bukan tidak mungkin nantinya KPK akan mulai melakukan upaya ini.
Sementara itu Sekretaris Daerah Sulsel, Abdul Latif mengakui ketidakhadiran beberapa kepala OPD. Alasannya mereka mengikuti beberapa agenda lainnya.
“Kita berharap pimpinan SKPD yang hadir atau paling tidak yang tahu persoalan. Saya minta berikutnya, harus kepala OPD. Memang tidak bisa diwakili. Yang datang ini tidak bisa jelaskan bagaimana perkembangannya,” sebutnya.
Dari pantauan BKM, pimpinan OPD bisa dihitung jari. Selebihnya diwakilkan ke pegawai yang dianggap kurang berkompeten dan tidak mengerti dengan agenda tersebut.
Kepala OPD yang hadir hanya Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Ashari Fakhsirie Radjamilo, Kepala Inspektorat Luthfi Natsir, dan Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Rizal Syam. Itupun Rizal hadir setelah beberapa kali dihubungi Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel. (rhm)
