LUTIM,BKM — Badan Kehormatan (BK) DPRD Luwu Timur belum melakukan pemanggilan terhadap Wakil Ketua DPRD Luwu Timur, HM Siddiq BM soal pernyataan terkait adanya oknum anggota DPRD yang meminta uang pelicin saat pembahasan APBD-P 2017.
Hal ini disampaikan Siddiq dihadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang Banggar DPRD bru-baru ini. Hanya saja pernyataan itu dinilai tendesius dan tidak etika berbicara dihadapan KPK.
Ketua BK DPRD Luwu Timur, Suardi Ismail via telepon, Senin (11/12) mengatakan sampai hari ini BK belum menerima laporan terkait dengan pernyataan Siddiq. Sehingga BK belum bisa melakukan pemanggilan.
Menurut Suardi pihaknya menunggu laporan terkait hal tersebut. “BK itu adalah anggota dari DPRD, jadi kita tidak boleh pro aktif karena nanti penilaiannya bisa subjektif makanya BK itu berjalan berdasarkan aturan,” ungkapnya.
Menurutnya, pemanggilan hanya bisa dilakukan setelah adanya pengaduan secara tertulis dari para pihak yang merasa dirugikan atas pernyataan tersebut.
“Sekalipun pengaduan itu tertulis tapi tidak ada penanggung jawabnya, ataukah ada penanggung jawab tetapi tidak tertera alamat yang jelas di poin G dinyatakan diabaikan,” ungkap Suardi.
Sejak pemberitaan tersebut muncul dimedia hingga lini belum adan laporan. “Di BK itu ada tata cara beracara,” ungkapnya. (alp/C)
BK: Belum Ada Pengaduan
×
