GOWA, BKM — Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) mengajak jajaran eksekutif dan legislatif agar mengedepankan sinergitas dan kekompakan. Sehingga tercipta harmonisasi kerja yang baik.
Hal itu ditegaskan perwakilan KPK RI saat melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Implementasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dan Konsolidasi Eksekutif dan Legislatif yang berlangsung di Baruga Karaeng Galesong, kantor Bupati Gowa, Jumat pagi (15/12).
Deputi Pencegahan Korupsi KPK RI, Hery Nurudin pada kesempatan Monev itu mengatakan, ajakan agar dua lembaga berbeda yakni eksekutif (pemerintah) dengan legislatif (DPRD) bisa menciptakan sinergitas yang baik dalam merancang dan membangun daerah.
”Kegiatan ini bertujuan agar tercipta sinergitas dalam pembangunan daerah antara pihak legislatif dan eksekutif. Sehingga tercipta harmonisasi. Jauhkan rasa saling mencurigai serta tetap saling mendukung dalam membangun Kabupaten Gowa,” kata Hery Nurudin.
Dalam Monev yang dihadiri Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, Ketua DPRD Gowa, Ansar Zaenal Bate, Wakil Bupati Gowa, Abd Rauf Malaganni dan para pimpinan SKPD lingkup Pemkab Gowa ini, jajaran KPK RI mensosialisasikan pula sejumlah momen yang bisa menimbulkan tindakan korupsi dan harus dihindari aparat.
Salah satunya, sebut Hery Nurudin, adalah mengenai pelayanan publik. Dimana, semua belanja modal harus sesuai ketentuan ULP dan harus mendapatkan vendor lebih baik.
Hal sama dikatakan Koordinator Supervisi Pencegahan Korupsi KPK Provinsi Sulsel, Dwi Aprilia Linda yang turut hadir mendampingi Deputi Pencegahan Korupsi KPK tersebut. Menurut Dwi Aprilia, ada lima titik rawan dalam pemerintahan yang harus diwaspadai.
”Titik rawan yang harus diwaspadai dalam pemerintahan yakni titik rawan perizinan, pelayanan publik, perancangan APBD, pengadaan barang dan jasa, serta manajemen SDM. Semua titik rawan ini perlu diwaspadai. Sebab sudah banyak kasus yang terkuak. Dimana, dalam pelaksanaannya sangat rentan korupsi,” kata Dwi Aprilia.
Namun Dwi Aprilia, yakin pemerintahan di Kabupaten Gowa jauh dari indikasi korupsi. Apalagi, kata dia, bupati Gowa saat ini menyandang titel sarjana hukum dan magister hukum. ”Ini sudah menjadi satu upaya kehati-hatian, karena bupati Gowa bertitel demikian,” ucapnya tersenyum.
Dwi Aprilia juga salut saat mendengar penjelasan Kadis Kesehatan Gowa terkait pengadaan obat. ”KPK mengapresiasi cara pengadaan obat di lingkup Dinas Kesehatan Gowa yang menggunakan sistem katalog dan bukan dengan pengadaan penunjukan langsung. Sama dengan pengadaan ATK. Dengan sistem begini akan menjauhkan kerawanan korupsi. Termasuk dalam perencanaan anggaran (APBD). Jangan ada budaya ada uang dulu baru ketok palu atau ketuk pintu untuk APBD,” kata Dwi Aprilia.
Dwi Aprilia pun menegaskan, ada 30 jenis tindak pidana korupsi yang harus diwaspadai (tertuang dalam UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001). Sementara itu, Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan sangat mengapresiasi dan menyampaikan terimakasih atas terlaksananya kegiatan monev ini.
”Sebagai wujud implementasi pemberantasan korupsi memang perlu diadakan evaluasi dan monitoring seperti ini,” kata Adnan.
Adnan menambahkan, dalam percepatan pemberantasan korupsi secara umum, pihaknya menginstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintahan dan secara khusus pada instansi tertentu untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam rangka mempercepat dan mengintegrasikan upaya pemberantasan korupsi.
Dimana, tingkat daerah didorong menyusun rencana aksi daerah sebagai pedoman penyerahan implementasi komitmen pemerintah daerah dalam menanggulangi korupsi tersebut. (sar/mir/c)
“Implementasi rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi di Kabupaten Gowa dalam kurun waktu 2017-2018 diarahkan pada bidang perencanaan dan penganggaran keuangan, pelayanan terpadu satu pintu, pengadaan barang dan jasa, penerapan tunjangan perbaikan penghasilan, kepatuhan LHKPN dan pengendalian gratifikasi serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi,” tambah orang nomor satu di Gowa ini.
Adnan mengatakan, peningkatan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembinaan aparatur dan penanganan pengaduan masyarakat dengan hasil yang diharapkan adalah perbaikan kinerja perangkat daerah.
“Melalui kegiatan monev ini diharapkan agar meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Gowa dalam memberantas korupsi serta memperjelas langkah-langkah pemerintah daerah terhadap komitmen pemberantasan korupsi,” harapnya. (sar)
