MAKASSAR, BKM– Program Pemerintah Kota Makassar yakni pengadaan internet dan wireless (wifi) gratis ke warga kota patut diacungi jempol. Hanya saja, program itu harus dibarengi dengan azas manfaat, jika tidak, pasti warga sebagai user kecewa dan merasa program itu mubassir.
Program yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, ternyata masih banyak dikeluhkan. Pasalnya, jaringan yang diterima warga masih lambat.
“Program internet atau wifi gratis belum berjalan maksimal dan bahkan tidak bisa mengakses internet,” jelas Rahmat, warga Tamalate I kepada BKM, Jumat (19/1).
Padahal, program pengadaan fasilitas wifi gratis tersebut telah terpasang di 70 titik di 15 kecamatan.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar melalui Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Ade Ismar membenarkan hal itu. Ia mengakui, sulitnya wifi gratis yang telah terpasang untuk diakses karena banyaknya user atau pengguna.
Setiap wifi atau bandwidth dengan kualitas baik, kata Ade, idealnya hanya bisa diakses 10 user dengan jarak 5 meter. Ketika sudah sampai 20 user ditambah jarak pemakain 10 meter secara pasti berpengaruh pada jaringan yang putus-putus.
“Jarak pemakaian terbatas, hanya mampu menjangkau jarak maksimum 10 meter. Mengenai wifinya itu mampu menampung 10 sampai 20 user. Semua kecamatan sudah kita pasang,” sebut Ade.
Dari 70 titik wifi gratis yang telah tersebar di Makassar di 2017, ada 35 unit wifi merupakan pengadaan Pemkot Makassar dan selebihnya 35 unit hasil dari kerjasama dengan swasta provider.
Meski dirasakan pengadaan wifi gratis yang terpasang masih kurang dinikmati warga, tambah Ade, 2018 akan tetap dilakukan penambahan 15 unit wifi. Wifi itupun telah diusulkan Diskominfo Kota Makassar di tahun lalu.
“Kita akan menambah 15 wifi gratis. Kita fokuskan di ruang publik sekitaran sekolah agar bisa dinikmati anak-anak dan warga sekitar sekolah. Aksesnya gratis tinggal masuk ke jaringan Smartcity dan tanpa password,” tutupnya.
Terpisah, anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar, Fasruddin Rusli menegaskan keberadaan tower untuk wifi semakin hari semakin banyak. Tapi justru penambahan tower wifi tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh warga.
“Kita sudah tekankan sama kominfo saat rapat anggaran agar tower yang sudah terbangun segera difungsikan sedangkan yang ilegal di tertibkan,” ungkap Fasruddin di ruang paripurna DPRD Makassar, Jumat (19/1).
Ia juga mengimbau agar tidak ada lagi izin membangun tower di Makassar, sebab sudah banyak tower menjamur dan merusak estetika kota. Apalagi, pendapatan asli daerah yang diperoleh dari pajak tower masih minim. “Seharusnya diatur dengan baik penataannya, karena selama ini pemberian izin juga terlalu longgar dan pemerintah kota harus tegas,” katanya.
Anggota Komisi C DPRD lainnya, Rudianto Lallo menegaskan, tower wifi yang tidak bisa difungsikan lebih baik dibongkar saja dan programnya dihentikan daripada membuang banyak anggaran untuk mendirikan tower.
“Untuk apa membangun tower kalau tidak difungsikan, lebih baik dibongkar saja. Apalagi rata-rata tower sudah dekat dengan pemukiman warga,” tegasnya.(arf-ita)
