SINJAI, BKM — Ketua DPD II Golkar A Iskandar Latif mengapresiasi empat kader Golkar di DPRD Sinjai yang menolak menyetujui usulan Pemkab Sinjai. Usulan tersebut terkait anggaran seluruh warga Sinjai melalui BPJS gratis.
Mengalokasikan anggaran untuk mendanai seluruh warga Sinjai non ASN, TNI Polri dan pegawai swasta melanggar aturan karena mengusulkan anggaran setelah APBD 2018 telah ditetapkan.
A Iskandar saat ditemui BKM (23/1) mengatakan BPJS itu sesuatu yang baik tapi harus memperjuangkan hak rakyat itu harus dengan cara yang baik pula dengan cara memproteksi rakyat. Termasuk pemerintahan jangan sampai yang akan dilakukan baik tetapi cara yang kita lakukan itu tidak tepat.
“Jadi sikap Fraksi Partai Golkar tidak menyetujui usulan tersebut sudah tepat. Apalagi
masih ada yang belum clear dari segi aturan sehingga kita memproteksi masyarakat termasuk mitra. Dalam hal ini pemerintah daerah jangan sampai terjerumus melakukan maksud baik tapi cara yang dilakukan tidak tepat.
Penerapan BPJS gratis berdasarkan Inpres No 8 2017 dan itu kan batasnya sampai 31 Desember 2018. ”Kenapa tidak bersabar dulu menunggu sampai nggaran perubahan baru dimasukkan. Intinya bukan kita tidak setuju masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal dari BPJS gratis tapi kita harus melakukan proteksi apakah tidak berdampak melanggar aturan sesuai dengan argumen teman teman golkar di DPRD dapat berakibat hukum,”ungkapnya. (din/D)
FPG Tolak Usulan Pemkab
×
