Gubernur Harap Pelayanan RS Regional Sulbar Terus Ditingkatkan

MAMUJU, BKM — Buntut kisruh yang terjadi di RS Regional Sulbar beberapa waktu lalu, mengundang keprihatinan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulbar. Lembaga ini sebagai pihak yang berkompoten mengawal proses perbaikan manajemen RS Regional Sulbar.
Pada Kamis (25/1), di aula gedung BPKP Sulbar digelar Forum Group Discussion (FGD) untuk mencari solusi permasalahan yang telah mendera RSUD Sulbar beberapa pekan terakhir.
Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, langkah FGD yang melibatkan BPKP Sulbar tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mencari solusi terbaik. Sehingga permasalahan yang terjadi antara direktur RSUD dengan para dokter tidak berlarut-larut.
”Sebenarnya, ini tejadi akibat manajemen yang berlarut-larut. Akhirnya saling mencurgai, tuduh menuduh dan saling tidak percaya antara pihak manajemen terutama direktur dan dokter ahli. Itu awalnya,” beber Ali Baal
Ali Baal menyampaikan beberapa hal yang harus di perhatikan untuk memaksimalkan pembenahan. Di antaranya, pihak terkait harus dapat bertanggung jawab dan bekerja secara efisien dan efektif. Sarana rumah sakit bisa digunakan untuk kepentingan umum, termasuk sumber daya manusia dan peralatan, penyelenggaraan tata kelola RS yang baik, dan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dilakukan secara berkala, serta wajib menerapkan standar keselamatan kerja.
Ali Baal Masdar mengatakan, tenaga ini harus meningkatkan kerjasama sesama dokter. Juga, kesiapan ketersedian obat-obatan dan peralatan serta tim medis. ”Komunikasikan setiap masalah dan bekerja sesuai prosedur agar rumah sakit semakin maju.
Untuk membenahi kisruh RS Regional Sulbar, ke 17 dokter spesialis takkan diminta kembali ,jika memang sudah tidak ingin bekerja di RS Regional Sulbar. Mereka akan diberi pilihan untuk lima kabupaten, yakni Kabupaten Mamasa, Majene, Mamuju Utara (Matra), Mamuju, dan Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng).
Untuk itu, kata Ali Baal, direktur RS Regional Sulbar akan mencari penggantinya. Yakni mereka yang betul betul mau mengabdi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Beberapa dokumen berita acara kesepakatan ditandatangani Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar sebagai pihak yang mengetahui, dan juga Kepala Dinas Kesehatan, dr Achmad Azis, Kepala BPKP, Arif Ardiyanto, dan anggota DPRD Sulbar, Firman Argo Waskito. (ala/mir/c)