TAKALAR, BKM–Aksi pencopotan massal yang dilakukan secara sepihak oleh pelaksana tugas (plt) terhadap sejumlah kepala dusun di wilayah Galesong mendapat kecaman keras dari anggota DPRD Takalar. Mereka meminta pemerintah daerah untuk meninjau kembali penempatan Plt Kepala desa, karena menurutnya Plt Kades dalam melakukan tindakan pemecatan tidak memahami regulasi dan aturan yang telah ditetapkan.
” Ini tindakan semena mena yang dilakukan oleh pelaksana tugas Kepala Desa terhadap pencopotan Kepala Dusun, persoalan pencopotan ini melanggar aturan karena kami yakini Plt Kades tidak memahami regulasi. Kami meminta pemkab menghentikan penzaliman ini,” Kata Ketua Komisi 1 DPRD Takalar, Ilham Jaya Torada,
Ilham Jaya Torada, didampingi H Nurdin HS Wakil Ketua Komisi 1 berjanji akan memanggil Pemerintahkabupaten dalam hal ini, Bagian tata pemerintahan, Camat dan pelaksana tugas memberi klarifikasi pemecatan Kepala Dusun.
” Mereka akan kami panggil memberi klarifikasi atas pencopotan ini, kondisi saat ini ditengah masyarakat sedang tidak kondusif, Kami kuatir ada gejolak sosial yang ditimbulkan atas kesemena menaan ini,” Tandas Ilham Jaya Torada yang juga Ketua Partai Hanura Takalar.
Sementara, Legislator Nasdem Takalar, Indar Nyonri meminta pelaksana tugas Kepala Desa untuk menahan diri melakukan serangkaian aksi pencopotan.
” Mari kita menjaga keamanan dan ketertiban dimasing masing wilayah, Hentikan dulu aksi yang berpotensi mencederai kebersamaan yang mulai terbangun pasca pilkada,” Ujar Indar.
Hingga saat ini sudah ada 5 Plt Kades yang melakukan aksi pemecatan, yakni, Plt Kades Bontoloe, Plt Kades Kalebentang, Plt Kades Sampulungan dan Plt Kades Parangbambe serta Plt Desa Galesong Beru.(ari Irawan)
Anggota Dewan Takalar Kecam Aksi Pencopotan Sejumlah Kadus
×
