Dua SKPD Sulbar Minta TP4D Kawal Proyek Rp160 Miliar

MAKASSAR, BKM — Dua SKPD Pemprov Sulbar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perhubungan meminta pendampingan Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel.
Dua SKPD tersebut meminta untuk mengawal anggaran proyek APBD tahun 2018 sebesar Rp160 miliar lebih.
Ketua TP4D Kejati Sulsel, melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin, menuturkan TP4D bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perhubungan Pemprov Sulbar, telah melakukan rapat koodinasi, terkait pendampingan dan pengawalan anggara proyek yang ada di dua SKPD tersebut.
“Tadi rapatnya digelar secara tertutup bersama tim TP4D, di ruang rapat tim TP4D dan rapatnya dipimpin langsung oleh Asintel selaku ketua TP4D Kejati Sulsel,” kata Salahuddin, Rabu (7/2/2018).
Salahuddin menjelaskan, rapat kordinasi tersebut merupakan tindaklanjut dari surat permintaan dua dinas tersebut, yang kaitannya soal permohonan pendampingan hukum TP4D Kejati Sulsel.
Dalam rapat itu di hadiri langsung oleh Kepala Dinas sekaligus memaparkan program item untuk pendampingan TP4D.
Dalam tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sulbar, meminta pendampingan proyek dengan nilai total proyek sebesar Rp158 miliar, dengan 32 paket.
“Sedangkan dari Dinas Perhubungan Sulbar permintaan pendampingan, untuk 3 paket pekerjaan dengan nilai anggaran sebesar Rp2.047.000.000,” bebernya.
Dalam rapat kordinasi tersebut, Salahuddin mengatakan Ketua TP4D Kejati Sulsel menyampaikan, agar nantinya pelaksanaan proyek pendampingan tersebut, dapat menghasilkan proyek secara tepat waktu, tepat penggunaan anggaran dan tepat mutu.
Sehingga pemanfaatan proyek dapat dinikmati langsung oleh masyarakat khususnya masyarakat Sulbar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat, Nasaruddin, mengungkapkan untuk Dinas PU sendiri, dari 34 paket proyek, kebanyakan adalah paket proyek jalan.
“Untuk jalan ada kurang lebih 20 paket pekerjaan yang sumber anggarannya dari APBD. Namun paket proyek jalan tersebut, hanya proyek jalan lintas kabupaten,” kata Nasaruddin.
Dengan adanya program TP4D ini manfaatnya sangat positif dan sangat membantu dalam hal penggunaan anggaran serta pelaksanaan proyek pembangunan.
“Kami tidak mengerti masalah hukum, karena kadang ada aspek-aspek hukum yang dilangkahi atau kita langgar. Nah hal ini yang tidak diinginkan terjadi. Makanya dengan hadirnya TP4D ini, kita maunya aspek teknis bagus, dan dibarengi dengan aspek hukum juga bagus,” pungkasnya.
Nasaruddin mengungkap bila dirinya sangat menginginkan, adanya satu sistem untuk mencagah hal tidak diinginkan. Kalau toh ada yang meragukan kan kita sudah konsultasi dan sudah didampingi oleh TP4D.
“Kadang-kadang maksud kita baik, tapi pada kenyataannya tidak benar. Makanya kami minta pendampingan TP4D. Jaksa hadir disini bukan untuk mencari kesalahan tapi mencegah kesalahan, itu intinya,” cetusnya. (rahmat)