PANGKEP, BKM — Tak ingin larut dengan hasil survei BPS yang menempatkan Pangkep sebagai kabupaten termiskin di Sulsel. Kini, DPMD menerapkan konsep kolaborasi dengan sejumlah OPD untuk melawan kemiskinan. Kepala DPMD daerah ini secara pribadi kurang setuju dengan hasil survei yang mengukur angka kemiskinan dari pola konsumsi.
”Tetapi itulah survei, terkesan menilai secara terbatas,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pangkep, Abd Haris HAS yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (7/2).
Masyarakat mengalami kemiskinan karena pola pikir yang selalu berharap bantuan. ”Itulah sebabnya, kami yang diberi amanah untuk memimpin DPMD, mencoba menerapkan program kolaborasi antar beberapa OPD,” tambahnya.
Di antara instansi yang digandeng untuk kolaborasi, seperti Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi UMKM, Dinas Kesehatan, dan beberapa organisasi perangkat daerah lainnya.
”Jadi semisal dinas sosial melaksanakan program bedah rumah, maka kita masuk berkolaborasi dengan menyiapkan program MCK dan sanitasi,” ujar Haris mencontohkan.
Harapan dari hasil kolaborasi ini, ada perubahan pola maindseat dari masyarakat. ”Mudah-mudahan dari rencana survei BPS yang biasanya digelar antara Maret-April tahun ini, jumlah angka kemiskinan Pangkep turun sekitar dua digit. Dan bukan lagi sebagai kabupaten termiskin,” pungkasnya.
Ditambahkan alumni STPDN yang lama berkiprah di Sulbar, banyak pihak tidak percaya jika Pangkep masuk kategori kabupaten termiskin. Secara fisik, jumlah APBD tertinggi kedua di Sulsel setelah Makassar, perkapita dan potensi SDA.
”Jadi apanya yang kurang dari daerah ini. Tetapi itulah hasil survei yang hanya berpatokan pada ukuran pola konsumsi masyarakat. Harus kita lawan dengan program kolaborasi untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan,” kata Haris. (udi/mir/c)
DPMD Kolaborasi OPD Lawan Kemiskinan
×
