Panwas Maros Deklarasikan Tolak Money Politik dan Politisasi SARA

MAROS, BKM — Panwas Kabupaten Maros menggelar deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas, Kamis (14/2/2018).
Kegiatan yang digelar di Aula Masjid Al Markas Maros ini dihadiri sejumlah stakeholder, perwakilan partai politik, organisasi perempuan, organisasi pemuda dan sejumlah perwakilan tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya Ketua Panwas Kabupaten Maros, Sufirman mengatakan jika kegiatan ini serentak dilakukan di Indonesia sebagai bagian dari komitmen Bawaslu untuk memperkuat pengawasan khususnya di wilayah money politik dan Politisasi SARA.
“Jadi giat ini adalah gerakan serentak seluruh Indonesia sebagai komitmen Bawaslu untuk menjunjung tinggi integritas sebagai pengawas, sekaligus mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama mengawasi pilkada, terkhusus money politik dan politisasi SARA. Karena pengawasan itu harus dilakukan bersama agar kelak pilkada bisa menghasilkan pemimpin yang berkwalitas.” ujar Sufirman.
Adapun rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan Deklarasi bersama yang dilakukan oleh Komisioner Panwas Maros, Komisioner KPUD Maros, Kapolres Maros, Perwakilan Bupati Maros, Perwakilan Kodim Maros, DEPAG Maros, perwakilan Partai Politik serta sejumlah pimpinan organisasi.
Usai pembacaan deklarasi, para deklarator melanjutkan penandatangan bersama sebagai bagian dari komitmen Deklarasi tersebut.
Sementara itu, Kapolres Maros AKBP Yohanes Richard Andrians mengatakan jika ia bersama jajarannya di Polres Maros juga telah mendapat intruksi dari Mabes Polri untuk menjaga pemilukada ini.
“Kita sudah ada intruksi dari Mabes dan Polda, hal tersebut juga telah kami tindak lanjuti ke semua anggota dibawah naungan polres Maros untuk berkomitmen menjaga keamanan pilkada dan menjaga netralitas institusi dan akan menindak dengan tegas jika ada anggota kami yang tidak netral.” ujarnya.
Sambutan Bupati Maros yang dibacakan oleh Asisten I, Ir Burhanuddin menegaskan jika money politik dan politisasi SARA adalah salah satu hambatan dalam Pilkada.
“Money politik berpeluang menhadirkan pemimpin yang korupsi, begitupun dengan politisasi SARA yang berpeluang menghadirkan perpecahan di dalam masyarakat,” ujarnya.
“Olehnya itu kami pun mengajak semua elemen masyarakat untuk memilih secara cerdas dan sesungguhnya pengawasan itu bukan hanya tugas panwas tapi juga tugas bersama terutama media agar ikut menabuh gendrang perang untuk melawan money politik dan politisasi SARA,” ungkapnya.(Askari)