Menteri Desa PDTT Bantu Modal Usaha untuk BUMDes dan Kelompok Usaha di Pattalassang

GOWA, BKM — Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo meninjau program Padat Karya Tunai (PKT) di Desa Borongpa’la’la, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, Kamis (15/2/2018).
Peninjauan Mendes PDTT ini didampingi Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Gowa, Muh Asrul dan disambut para pelaku BUMDes dan kelompok usaha serta para pendamping desa 64 orang.
Mendes Eko Putro dalam kesempatan itu mengatakan, Kemendes PDTT  terus berupaya mengawal dan mensosialisasikan Padat Karya Tunai di seluruh desa di nusantara, termasuk salah satunya adalah yang dilaksanakan di Desa Borongpa’la’la, Kecamatan Pattallassang ini.
Untuk mensukseskan program ini, kata Mendes Eko Putro, pihaknya menurunkan sebanyak 39 ribu pendamping desa di seluruh nusantara dan sejumlah pendamping desa tersebut dibaktikan di PDT yang ada di Pattallassang tersebut.
Para pendamping desa ini diserukan untuk aktif mengawal dan menyosialisasikan program Padat Karya Tunai tersebut.
“Saya ingatkan lagi kepada para pendamping desa untuk aktif berkomunikasi dengan para kepala desa untuk mensukseskan program Padat Karya Tunai ini,” ujar Eko yang sebelumnya sempat menghadiri Rakor Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Sulsel di Makassar, Rabu (14/2).
Dijelaskan Eko, beberapa program prioritas di Kemendes PDTT menjadi fokus dalam program PKT tersebut seperti pembangunan embung, pembuatan sarana olahraga dan berbagai proyek infrastruktur dasar di desa yang dilakukan dengan skema padat karya tunai tersebut.
“Saat ini banyak kepala desa yang masih belum mengetahui bagaimana program padat karya tunai diimplementasikan di lapangan sehingga disinilah letak peran dan tugas pendamping desa untuk mendampingi kepala desa yang belum tahu. Agar program ini disosialisasikan dan memastikan program-program utama bisa jalan. Saat ini masih banyak yang belum bikin embung dan bumdes,” ujarnya  Eko.
Mendes PDTT juga mengatakan ada beberapa prinsip pelaksanaan program padat karya tunai yang harus disampaikan pendamping desa kepada pemerintah dan warga desa.
Prinsip-prinsip tersebut pertama berbagai proyek yang didanai dana desa wajib dikelola secara swakelola dan tidak dikontraktualkan lagi agar kemanfaatan anggaran proyek baik dalam bentuk upah, dana pembelian bahan material, hingga penyerapan tenaga kerja bisa dirasakan langsung oleh warga desa.
“Kalau dengan kontraktor, uangnya akan diterima kontraktor, mungkin pekerjanya dari orang-orang mereka, maka perputaran uang di desa tidak akan terjadi. Oleh karena itu, dana desa wajib digunakan secara swakelola,” tegasnya.
Prinsip kedua, lanjut Eko bahwa 30 persen anggaran dana desa wajib digunakan untuk upah pekerja. Hal ini dimaksudkan agar warga desa mendapatkan kepastian pendapatan dengan program Padat Karya Tunai.
Dengan demikian dana desa selain produktif untuk mewujudkan berbagai proyek infrastruktur dasar di desa juga bisa meningkatkan daya beli masyarakat desa.
“Jika skema ini berjalan dengan baik maka daya beli masyarakat desa akan meningkat dengan cepat dan pasti akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan di desa,” kata Eko.
Selain mensosialisasikan program padat karya tunai, kata  Eko, pendamping desa juga harus mendorong implementasi empat program unggulan yang telah ditetapkan Kemendes yakni prukades, embung, BUMDes, dan sarana olahraga. Di beberapa kawasan implementasi dari empat program unggulan ini terbukti mampu menurunkan angka kemiskinan.
Eko menegaskan akan terus melakukan evaluasi terhadap kinerja dari pendamping desa.
Menurutnya negara mengalokasikan dana besar untuk membiayai pendamping desa sehingga perannya harus benar-benar memberikan kemanfaatan bagi percepatan pembangunan di perdesaan.
“Pengelolaan dana untuk pendamping desa yang dialokasikan Rp 1,9 Trilyun akan kami review, apakah efektif atau belum. Ada sekitar 39 ribu total pendamping desa di Indonesia. Banyak kasus baru dan program baru, jadi bantu sosialisasi,” tandas Eko.
Sementara itu, Kadis PMD Gowa, Muh Asrul menjelaskan bahwa Menteri Desa PDTT dalam kunjungannya tersebut menyerahkan bantuan modal untuk 15 BUMDes serta meninjau pameran BUMDes dan pasar murah serta menyaksikan simulasi pengelolaan posyandu.
Disebutkan Asrul bahwa program Padat Karya Tunai di Pattallassang secara detil meliputi antara lain pekerjaan pembuatan jalan tani sepanjang 280 meter, jembatan baja sepanjang 4 meter dengan total anggaran Rp 117 juta lebih yang menyerap sedikitnya 90 orang pekerja dengan jangka waktu 10 hari kerja.
Khusus untuk bantuan BUMDes terdiri dari 15 BUMDes dengan bantuan masing-masing Rp 50 juta. Sedang kelompok usaha yang juga mendapatkan bantuan modal sebanyak 30 kelompok dengan alokasi Rp 30 juta per kelompok. (saribulan)