TAKALAR, BKM–Puluhan kepala desa dari sembilan kecamatan yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Takalar mendatangi kantor DPRD Takalar. Mereka mempertanyakan sejumlah kebijakan Bupati Takalar yang dianggap telah melabrak aturan dan perundang undangan tingkat pemerintahan desa.
“Pemberhentian aparat desa yang dilakukan oleh pelaksana tugas desa tidak menutup kemungkinan adalah tekanan dan perintah orang besar di daerah ini. Untuk itu, kami sangat berharap DPRD Takalar, khususnya Komisi 1, turun tangan memperbaiki tataran di pemerintahan desa yang saat ini berjalan tidak sesuai regulasi yang ada,” Kata Ketua Apdesi Takalar, Wahyudin Mapparenta, Senin (18/2).
Selain mengecam kebijakan pemerintah kabupaten, Apdesi Takalar mengaku juga mulai resah dan galau setelah rencana pemilihan kepala desa serantak akan ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
“Jika benar pilkades serentak ditunda, tentu banyak hal yang terbengkalai, khususnya pembuatan anggaran belanja desa yang sementara akan disusun akan kacau balau, anggaran pilkades yang akan dimasukkan ke APB des tentu akan bermasalah, jika jadwal pilkades serentak akan ditunda.
Kedatangan pengurus Apdesi Takalar diterima langsung oleh Ketua Komisi 1, Ilham Jaya Torada dan anggota serta Ketua Badan Legislasi DPRD Takalar, Makmur Mustakim. (ari Irawan)
Protes Kebijakan Syamsari Kitta, Apdesi Datangi Legislator
×
