TAKALAR, BKM-Rapat paripurna pembentukan program peraturan daerah yang digelar DPRD Takalar dengan pemerintah Kabupaten berjalan tidak sesuai agenda rapat. Rapat tersebut hanya ada dua pimpinan organisasi perangkat daerah (PPD) serta satu kepala bagian (kabag) Sekretariat Daerah.
“Bagaimana rapat paripurna ini bisa dibahas, sementara hanya dua pimpinan OPD yang hadir, ini bentuk pelecahan yang dilakukan eksekutif terhadap parlemen Takalar,” Kata Johan Nojeng anggota DPRD dari Komisi III, Rabu (14/3).
Hal senada dilontarkan oleh Legislator Partai Demokrat, Hasbullah Bali, dimana dirinya cukup menyesalkan ketidak hadiran pimpinan OPD dalam rapat tersebut.
” Rapat ini menyangkut program pemerintah daerah, apa yang mau dibahas sedangkan pemilik kegiatan tidak hadir, kita juga tidak tau apakah program yang dilahirkan melalui peraturan daerah, ada anggarannya atau tidak,” Pungkas Hasbullah Bali.
Dari pihak eksekutif yang menghadiri rapat paripurna pembentukan program peraturan daerah yakni Sekkab Takalar, H Nirwan Nasrullah, Kepala Badan pengelola keuangan daerah (BPKD) H Saripuddin Tangnga dan Zubair, S. Sos kepala bagian Tata pemerintahan. (ari Irawan)
