MAKASSAR, BKM– Pelayanan yang dilakukan jasa angkutan darurat atau ambulance milik Pemerintah Kota Makassar kini disorot. Pasalnya, jasa tersebut diduga tidak digratiskan malahan ada pungutan yang dibayar oleh warga yang menggunakan ambulance tersebut.
Besarannya-pun tidak bervariasi tergantung dari pemberian dari warga ke para oknum sopir ambulance.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mengeluhkan adanya pelayanan kesehatan yang berbayar tersebut. Dewan juga belum maksimalnya pelayanan Home Care di setiap kecamatan.
Wakil Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Makassar, Fatmawati juga mengaku sempat menerima pengaduan warga terhadap jasa kendaraan kesehatan pemkot yang berbayar. Padahal, kata Fatmawati, sepengetahuannya untuk program tersebut telah dialokasikan dalam anggaran APBD sebesar Rp3 miliar.
“Banyak sekali warga yang mengeluh persoalan itu, sudah jelas-jelas kita anggaran program tersebut. Inilah perlu ditindaki oknum yang memberatkan warga,” tegasnya saat dikonfirmasi, Kamis (15/3).
Apalagi, menurut Legislator Demokrat ini, pemkot telah menyiapkan armada ambulance untuk penunjang pelayanan kesehatan, agar masyarakat segera tertangani cepat. Belum lagi, terkait home care masih juga menuai persoalan dikarenakan armada home care yang masih terbatas di kecamatan dan jumlah SDM yang kurang.
“Hal yang seperti ini yang perlu dievaluasi. Jangan ada kritik seperti ini baru ditindaki oleh pemkot,” ucapnya.
Hal senada dikatakan Sekertaris Komisi D DPRD Makassar, Supratman. Menurutnya, layanan armada kesehatan seharusnya tidak memberatkan masyarakat, apalagi harus berbayar. Pasalnya, pelayanan ambulance sangat dibutuhkan masyarakat dalam keadaan darurat.
“Kasihan warga kita yang terkena musibah harus membayar mahal lagi untuk mendapatkan pelayanan,” katanya.
Dia menyebut layanan ini telah dianggarkan Rp3 miliar untuk operasional dalam satu tahun. Sementara untuk anggaran tahun 2016 Rp5,7 miliar, anggaran tahun 2015 Rp5,4 miliar. Ini tidak lebih dari Rp 2,9 miliar saja operasional dalam satu tahun. Jadi seharusnya tidak ada pembayaran” tegasnya.
Menyikapi hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal menjamin layanan ambulance Pemerintah Kota Makassar untuk warga tidak dipungut biaya alias gratis, kecuali rutenya berada di dalam kota.
Ical sapaan akrab wali kota mengatakan, warga perlu mengetahui layanan ambulance milik pemerintah kota sama sekali tidak dipungut biaya. Sebab armada mobil ambulance dibiayai dan menggunakan anggaran negara untuk masyarakat.
“Layanan ambulance milik pemerintah kota untuk warga itu gratis, kecuali jika rutenya di luar Kota Makassar perlu ada biaya tambahan sedikit operasional. Tetapi kalau di dalam saya jamin dan pastikan gratis,” tegas Ical, kemarin. (ita-arf)
