MAKASSAR, BKM — Walikota Makassar nonaktif Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto menghimbau warga Makassar untuk tidak menggadaikan hak suaranya dengan pemberian imbalan berupa uang dan atau barang.
Menurut pasangan calon wakil walikota Indira Mulyasari ini, money politik adalah musuh utama demokrasi dan kepentingan rakyat kecil.
Karena calon yang menggunakan strategi money politik tentu akan berupaya mengembalikan modal yang dikeluarkan bila terpilih menjadi kepala daerah.
Apalagi menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), praktik politik uang (money politic) dalam pilkada adalah sumber utama dan penyebab utama kepala daerah melakukan korupsi setelah terpilih.
“Jangan ki’ gadai suara ta’ kasian. Jangan ki’ mau dibeli harga diri dan masa depan keluarga ta’ dengan uang dan sembako. Saya yakin dan percaya masyarakat Kota Makassar adalah warga yang tidak mudah dibohongi dengan janji-janji manis,” kata Danny saat bersilaturahim dengan masyarakat di Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Selasa (20/3/2018).
Danny mengaku tidak bisa menjanjikan uang kepada masyarakat. Tapi akan memberikan program yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh semua lapisan warga masyarakat. Ada delapan kolom program prioritas yang ditawarkan pasangan DIAmi kepada masyarakat.
Sebelumnya dalam diskusi yang digelar grup Whatsapp Political News bekerjasama dengan Komunitas Wartawan Politik Makassar, Senin (19/3/2018), terkuak fakta bahwa money politic adalah strategi yang paling ampuh untuk menumbangkan petahana di pilkada.
Di Makassar sendiri, berdasarkan riset terbaru Celebes Research Center (CRC), sebanyak 38,1 persen pemilih toleran terhadap money politik. Dengan kata lain, hampir setengah pemilih Makassar rela membarter hak suaranya dengan imbalan berupa uang dan barang atau sejenisnya.
“Saya sangat percaya dengan anomali suara. Di mana suara bisa berbalik dalam sekejap. Misalnya karena ada kejadian luar biasa, forcemajor, tersangka korupsi, serta money politik yang terstruktur sistematis dan massif (TSM).
Contohnya Takalar, petahana kalah karena kemampuan penantang untuk menaikkan partisipasi pemilih di daerah basisnya, dan menekan partisipasi pemilih di daerah basis lawan,” kata Direktur Eksekutif Nurani Strategic Nurmal Idrus dalam diskusi tersebut. (*)
