Keputusan Final Anggaran Pilgub Ada di Banggar

MAKASSAR, BKM–Pembahasan pengurangan anggaran Pilgub Sulsel masih terus berlanjut. DPRD dan Pemprov Sulsel memastikan angka hasil review Inspektorat Sulsel masih bisa berubah.
Dalam rapat di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, Senin (19/3) jumlah anggaran yang dirasionalkan hasil review ulang masing-masing Rp22 miliar dari anggaran Rp456 miliar milik KPU, Rp37,3 miliar dari Rp175.9 miliar milik Bawaslu dan Rp6,5 miliar dari Rp128 miliar untuk pengamanan.
Perwakilan Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD) Sulsel, Jufri Rahman menyebutkan hasil review ulang yang dilakukan tim Inspektorat Sulsel masih bisa berubah. Pasalnya keputusan tertinggi berada di rapat Banggar DPRD Sulsel. “Angka Rp22 miliar (rasionalisasi milik KPU) itu belum final. Keputusan tertinggi soal anggaran ada di Banggar,” kata Jufri, Selasa (20/3). Jufri menyebutkan dalam rapat kemarin belum diambil keputusan sebab perwakilan dari KPU, baik komisioner ataupun sekretaris tak hadir dalam rapat tersebut. Rapat akan kembali diagendakan hari Kamis (22/3).
Terkait perubahan dana Pilgub, Kepala Bappeda Sulsel ini menyebutkan hasil akhirnya akan dibuat dalam bentuk SK parsial. Anggaran hasil rasionalisasi ini akan masuk ke Silpa tahun anggaran 2018. “Hasil rasionalisasi ini tak bisa digunakan di tahun ini, sebab harus menunggu jadi Silpa 2018. Termasuk anggaran Pilgub lainnya yang masih tersisa hanya bisa digunakan di APBD perubahan 2019,” jelasnya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel, Andi Arwin Azis menambahkan usulan review ulang dana Pilgub dilakukan setelah ada keputusan penetapan empat paslon yang maju di Pilgub. Di mana diperhitungan anggaran KPU, Bawaslu dan pengamanan asumsinya enam paslon. “Jadinya asumsi berubah, makanya kita bersurat ke Inspektorat untuk melakukan review ulang. Untuk memastikan seberapa besar yang harus dirasionalkan setelah hanya empat paslon, hasilnya ada Rp22 miliar lebih anggaran KPU itu yang dirasionalkan,” tambahnya.
Dalam rapat kemarin, Ketua Banggar DPRD Sulsel, Fahruddin Rangga menyebutkan anggaran milik KPU Sulsel bisa dirasionalkan sampai Rp50 miliar. “Kalau di Banggar kita ok, Rp50 Miliar (dari anggaran KPU), lalu mana hitung-hitungannya inspektorat dan BPKD itu kan yang kita tagih,” katanya. Olehnya itu, ia meminta inspektorat serius melakukan review anggaran penyelenggaraan Pilgun Sulsel. (rhm/rif)