GOWA, BKM — Jika pemerintah pusat menaikkan alokasi dana desa (ADD) dari Rp 60 Trilyun menjadi Rp 120 Trilyun di tahun mendatang, maka sudah pasti seluruh kepala desa di Kabupaten Gowa akan mendapatkan imbas yang baik.
Paling tidak, kata Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, para kepala desa di Gowa yang saat ini mengelola ADD rata-rata akan mengelola dana desa sebesar Rp 2 miliar.
“Saat ini kan para kades di Gowa mengelola sampai satu miliar, nah kalau pusat betul-betul menaikkan ADD menjadi 120 trilyun maka sudah pasti rata-rata kepala desa kota di Gowa akan mengelola dana desa dua miliar,” kata Adnan.
Jika betul pemerintah pusat menaikkan dana desa, tambah Adnan maka pengawasan harus lebih ketat lagi. “Harapan saya sebagai kepala daerah tidak ada kepala desa di Gowa yang tersandung hukum,” tandas Bupati Gowa usai membuka workshop dan evaluasi Siskeudes yang diselenggarakan Dinas PMD Kabupaten Gowa, di Baruga Tinggimae rujab Bupati Gowa, Senin (26/3) pagi.
Workshop dan evaluasi yang dihadiri anggota DPR RI, Amir Uskara, Kepala BPKP Pusat, Dr Maliki Heru Santosa, Kepala BPKP Sulsel, Didik Krisdiyanto, para camat dan kepala desa se Kabupaten Gowa ini menjadi bahan evaluasi pola kerja kepala desa dalam penerapan Siskeudes atau sistem keuangan desa dalam pengelolaan ADD.
Menurut Bupati Adnan, pengawasan pengelolaan dana desa saat ini cukup baik. Dia pun salut akan pengawasan yang dilakukan pihak BPKP dalam mengawasi penggunaan dana desa di Gowa.
Adnan juga mengatakan, semua
desa di Gowa sudah bikin RPJMdes dan semuanya seiring dengan program pemerintah kabupaten. “Semua fokus pada rencana kerja sehingga ada kesinambungan program dengan yang ada di kabupaten yang ditindaklanjuti oleh masing-masing desa,” terang Adnan.
Terpisah Amir Uskara yang ditanya terkait bakal dinaikkannya dana desa oleh pusat, membenarkannya. “Iya benar semoga rencana pusat menaikkan anggaran desa itu segera terwujud. Hingga kini saya salut dengan tata kelola anggaran desa yang dilakukan di Gowa. Hampir 75 ribu desa di Indonesia mengelola ADD dan Gowa masih jadi percontohan untuk Siskeudesnya. Saya secara pribadi bahkan ingin Gowa tetap yang terbaik,” kata Amir Uskara.
Sementara itu, Kepala BPKP Pusat, Maliki Heru Santosa mengatakan secara keseluruhan dari Siskeudes sasarannya adalah meningkatkan kualitas dan akuntabilita pertanggungjawaban.
Untuk pengelolaan dana desa ini di Indonesia, untuk Sulsel maka Kabupaten Gowa yang terbaik. “Dengan menerapkan sistem keuangan desa ini maka kita terhindar dari penyimpangan. Kita akan terus update, monitoring dan terus membina dan membimbing agar para kepala desa bisa lebih baik lagi dalam pengelolaan dana desa,” tambah Maliki.
Di lain pihak, Kepala BPKP Sulsel, Didik Krisdiyanto menjelaskan bahwa Siskeudes ini bisa dirancang koneks dengan Kemenkeu. Dan sekarang bahkan bisa gabung dengan Simda (Sistem Informasi Manajemen Daerah) kabupaten. Jadi pelaku anggaran desa yang ada di Gowa ini terutama di desa, bisa gunakan sistem ini secara mudah. Saya punya testimoni 83 kepala desa yang mengaku Siskeudes ini sangat mudah dijalankan apalagi berbasis aplikasi. Hanya pengelolaan administasi di desa masih ada yang perlu diperbaiki. Setidaknya perlu terus dimaintenance,” kata Didik.
Selain dari BPKP pusat, turut hadir Kanit IV Subdit 3 Tipikor Polda, Kompol Hamka Malluru serta Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kombes Pol Yudhiawan selaku narasumber bersama tim BPK dan BPKP dalam workshop tersebut. (saribulan)
