MAROS, BKM — Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Maros menolak pelaksanaan Konferensi Koordinator Cabang (Konkoorcab) Ke- XX PMII Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan di kabupaten Enrekang, dalam waktu dekat ini.
Hal ini ditegaskan Sekertaris PC PMII Kabupaten Maros, Arif Koesharyadi sesuai rilisnya yang dikirim ke redaksi, Rabu (28/3/2018).
Arif menilai, terlalu banyak permainan atau konspirasi politik yang digunakan oleh pengurus PKC PMII Sulsel yang sekarang selaku pelaksana Konkorcab ke XX, salah satunya yaitu dengan tidak mengundang beberapa pengurus cabang yang notabene definitif, dan cabang-cabang tersebut secara massif melakukan pengkaderan.
“Contoh paling konkretnya adalah cabang kami yaitu PC PMII Kabupaten Maros,” ujarnya.
Sementara itu Ketua PC PMII Maros, Agussalim menambahkan, PC PMII Maros adalah cabang defenitif.
Karena sampai saat ini Pengurus Besar PMII belum pernah mencabut status defenitif dari PC kami, dan kami punya suara di Kongres PMII terakhir yang berlangsung di Kota Palu, Sulawesi Tengah.
“Tapi anehnya di Konkorcab PMII Sulsel ini malah cabang kami tidak dapat undangan, ini kan sama saja tidak mengakui eksistensi dan defenitifnya PMII Cabang Maros,” kata Agussalim.
Masalah lain yang kami hadapi pada saat mengurus rekomendasi SK PC PMII Maros yang harus diterbitkan oleh PKC PMII Sulsel sengaja dipersulit.
Bahkan terakhir kami ke kantor PKC PMII Sulsel untuk mengurus hal tersebut Pengurus PKC PMII Sulsel baru bisa menerima kami pada malam hari padahal kami sudah janjian untuk ketemu di sejak sore harinya.
“Bukannya penerimaannya baik, yang kami dapatkan justru sebaliknya berkas yang kami bawa malah disuruh untuk membawanya pulang, tanpa ada alasan yang jelas dan rasional, hal ini menunjukkan kacaunya managemen organisasi di tingkat PKC,” tandas Agus.
Ia melanjutkan, hemat kami, cabang-cabang yang tidak mau kerjasama dalam hal pemilihan Ketua PKC tersebut akan dimatikan langkahnya dan dipersulit pengurusan administrasi organisasi.
“PMII ini adalah organisasi kader yang memiliki tujuan yang luhur dalam hal kaderisasi bukan organisasi yang berasaskan kepentingan politik orang per orang didalam organisasi,” katanya. (**)
