MAKASSAR, BKM–Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar mendesak Kejaksaan Tinggi Sulsel
untuk segera mengusut dugaan adanya fee proyek bertajuk dana fiskal di sejumlah SKPD Pemprov Sulsel. Dana fiskal ini diduga mengalir ke sejumlah oknum pejabat lingkup Pemprov Sulsel.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar Haswandi Andy Mas menegaskan, kabar yang merebak ini jangan dibiarkan oleh aparat penegak hukum karena akan berbuntut pada persepsi negatif di masyarakat.
“Untuk mengetahui apakah masalah ini benar ada atau tidak, maka harus dilakukan proses hukum. Apalagi, puluhan mahasiswa beberapa waktu lalu telah melakukan aksi unjuk rasa mempersoalkan masalah ini,” kata Haswandi.
Menurut Haswandi, Kejaksaan Tinggi seharusnya bergerak cepat untuk segera membentuk tim mengusut adanya dugaan aliran fee proyek ke sejumlah oknum pejabat pemprov Sulsel.
Penyelidikan perlu dilakukan oleh Kejaksaan, apalagi telah ada TP4D yang bertugas untuk melakukan pengawalan, pengawasan dan memantau seluruh proses proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah, terkhusus Pemprov Sulsel. (cha)
