Dewan Minta LKPJ Wali Kota Lebih Dijabarkan

MAKASSAR,BKM– Pekan ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar membentuk Pansus Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali kota Makassar tahun anggaran 2017. Olehnya itu, Dewan minta LKPJ tersebut bisa dijabarkan sesuai ukuran kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dalam kurung waktu empat tahun belakang ini.
Anggota DPRD Makassar, Basdir, menegaskan, bahwa naskah LKPJ Wali Kota Makassar tahun 2017 harus lengkap dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menginggat seperti kejadian tahun lalu LKPJ Wali Kota tidak menjabarkan poin-poin pencapaian kinerja OPD dan apa yang belum dicapai.
“Jangan seperti tahun-tahun lalu laporannya begitu terus, Kita minta laporannya bisa dijabarkan secara rinci ukuran keberhasilan tiap OPDnya, yang namanya laporan pertanggung jawaban. Harus ada ukuran keberhasilannya, apalagi LKPJ ini menyangkut laporan keberhasilan kinerja OPD,” ungkapnya saat di konfirmasi, Minggu (8/4).
Lanjut Legislator Fraksi Demokrat ini menuturkan, ia juga mengharapkan tidak ada kritikan dewan mengenai poin-poin peraturan yang jauh dari keinginan dewan itu sendiri. “Jadi jangan kita seperti tahun lalu masih berkutak di persoalan yang sama dan memunculkan poin yang membuat dewan binggung,” jelasnya.
Apalagi ia menilai, dari pengalaman tahun lalu LKPJ Wali Kota lalu tidak menjabarkan perbandingan keberhasilan kinerja OPD tahun anggaran 2014-2016 sehingga tidak diketahui apakah LKPJ tahun ini serapan anggaran OPD mengalami peningkatan atau tidak.
“Jangan sampai kita tidak melihat ukuran keberhasilan LKPJ Pak Wali. Jadi bukan LKPJ saja yang dijabarkan secara umum, tetapi keberhasilan capaian serapan anggaran OPDnya juga,” bebernya.
Begitupun yang dikatakan, anggota Fraksi Nasdem, Mario David. Ia menilai LKPJ Wali Kota seharusnya ada tingkat perbandingan. “Keberhasilan kinerja itu harus ada perbandingan antara anggaran yang lalu dengan yang sekarang. Ini untuk mengetahui apakah ada peningkatan atau tidak,” katanya.
Hal senada dikatakan Anggota DPRD Makassar, Hasanuddin Leo, LKPJ itu harus ada barometer yang dipasang untuk melihat indikator keberhasilan dan mengetahui sejauh mana keberhasilan OPD apakah sudah sinergi dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Wali Kota.
“Memang tahun ini seharusnya dimasukkan datanya. Harus ada kejelasan untuk mengukur sejauh mana keberhasilannya terhadap RPJMD Pak Wali,” ungkapnya.
Legislator Fraksi PAN ini berharap, dalam agenda pembahasan LKPJ Wali Kota Makassar, semua Kepala OPD harus hadir bersama dan tidak lagi diwakili. Sebab hal itu penting untuk mengetahui apakah keberhasilan serapan yang dimaksud dampak sampai ke masyarakat atau tidak.
“Kita mau tahu apakah keberhasilan serapan anggaran itu dinikmati oleh masyarakat atau tidak,” tandasnya.
Terpisah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar Andi Hadijah Iriani Ridwan mengatakan, rencana Kerja (Renja) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di masing-masing OPD telah rampung diselesaikan. Sehingga LKPJ Wali Kota juga telah diajukan ke DPRD Makassar dan siap untuk dibahas bersama OPD.
“Besok (hari ini) kita rapat di DPRD Makassar terkait pembahasan LKPJ wali kota termasuk dengan capaian kinerja masing-masing SKPD,” sebut Iriani, Minggu (8/4).
Iriani menambahkan, semua program kerja dari masing-masing OPD telah dicapai dan dilaksanakan. Sehingga dalam rapar pembahasan LKPJ Wali Kota dapat berjalan dengan baik dan lancar. (arf)