MAROS, BKM — Direktorat Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, menggelar diseminasi dana desa di Kabupaten Maros. Kegiatan yang digelar di Gedung Serbaguna Pemkab Maros, Selasa (17/4) ini, diikuti seluruh kepala desa se-kabupaten Maros dan perangkat pemerintahan desa.
Dirjen Perimbangan Keuangan, Boediarso, memberikan pemaparan tentang diseminasi kebijakan pengelolaan keuangan. Menurutnya, diseminasi ini penting sebagai sarana penyebarluasan berbagai informasi mengenai inovasi perubahan kebijakan pengelolaan dana desa.
”Kita ingin memberikan gambaran bagaimana dana desa mulai dari perencanaan, penganggaran, pembagian, penyaluran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban,”ujarnya.
Menurutnya, pengelolaan dana desa tidak hanya melibatkan pemerintah desa tapi didalamnya juga terlibat pendamping, pengawas hingga seluruh masyarakat terlibat dalam pengelolaan dana desa.
Dana desa di Maros sendiri dari tahun ke tahun meningkat. Untuk tahun 2017 lalu dana desa yang mengalir ke Maros mencapai Rp67,1 miliar. Sedangkan ditahun 2018 meningkat menjadi Rp74,1 miliar atau naik sekitar Rp7 miliar.
Boediarso juga memaparkan dana desa yang disalurkan pemerintah pusat sejak tahun 2015 sampai 2017 telah mencapai Rp127,8 triliun. Tahun 2017 dana desa yang digelontorkan mencapai Rp60 triliun atau naik dari tahun 2016 sebesar Rp47 triliun.
Bupati Maros, HM Hatta Rahman, mengatakan, diseminasi kebijakan pengelolaan dana desa ini dirasa sangat penting khususnya bagi pemerintah desa. Pasalnya, agar alur kebijakan keuangan dana desa dipahami pemerintah desa.
Dalam kesempatan ini pula, beberapa Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) memamerkan hasil usaha dari usaha pertanian hingga perikanan. Kegiatan ini juga dihadiri jajaran Muspida kabupaten Maros. (ari/mir/c)
Dana Desa di Maros Terus Meningkat
×
