MAKALE, BKM — Pemerintah pusat mengucurkan anggaran kelanjutan pembangunan Bandar Udara Mengkendek Tana Toraja sebesar Rp 60 miliar melalui APBN tahun 2017.
Pekan ini Dirjen Perhubungan Kemenhub meminta kepastian status hak lahan bandara.
Menanggapi kedatangan Dirjen Perhubungan untuk meninjau lokasi bandara Buntu Kuni Mengkendek, Wakil Ketua DPRD Tana Toraja Kendek Rante, Jumat (20/4) menegaskan alas hak bandara perlu perhatian Pemkab.
Pasalnya, belum ada pegangan otoritas bandara terkait kepastian hukum status tanah BBK.
Apalagi jaminan Pemkab Tana Toraja baru berupa dokumen pengurusan sertifikat kepada Kemenhub.
Untuk itu, lanjut Kendek sertifikat atau alas hak BBK segera dituntaskan oleh Pemkab.
Sebelumnya, pembangunan BBK sempat mangkrak sejak 2015-2017 akibat proses hukum hingga ke Mahkamah Agung (MK) antara penggugat kompensi dengan penggugat interpensi dari keluarga besar tongkonan Buasan.
”Usul kami iya dituntaskan dulu status alas haknya,” tandas Kendek. (gus/C).
Alas Hak BBK Butuh Kepastian Hukum
×
