Jadikan Kendala UNBK Sebagai Prioritas

MAMUJU, BKM — Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SLTP diselenggarakan serentak termasuk di Kabupaten Mamuju, Senin (23/4). Pelaksanaan UNBK ini mendapat perhatian khusus dari Wakil Bupati (Wabup) Mamuju, H Irwan SP Pababari.
Usai memantau disejumlah sekolah, salah satunya SMP 2 Mamuju, Irwan menemukan sejumlah kendala pelaksanaan ujian. Di antaranya yang paling menonjol adalah kendala teknis. Yakni sulitnya peserta ujian untuk dapat masuk ke sistem UNBK (log in) hingga kurangnya fasilitas komputer. Sehingga beberapa sekolah harus melaksanakan ujian di sekolah lain.
Melihat kondisi tersebut, Wabup Mamuju menyampaikan, sejumlah kendala yang ada itu akan menjadi prioritas yang harus dituntaskan untuk tahun akan datang. Utamanya bagi tujuh sekolah negeri dan satu sekolah swasta yang ada di dalam kota Mamuju dan telah melaksanakan UNBK. Namun demikian, sinkronisasi dan rasionalisasi kemampuan anggaran tetap harus dipertimbangkan.
Dewan Pendidikan, Hajrul Malik, mengatakan, UNBK merupkan tantangan mulai saat ini hingga ke depannya. ”Kami bersama dinas pendidikan dan komisi 3 DPRD Kabupaten Mamuju, berupaya agar tahun depan anggaran pendidikan bias fokus pada pengadaan komputer minimal 50 sampai 100 unit komputer untuk satu sekolah. dan satu kali pengadaaan jangan SMP 1 itu kita pinjam di SMA 1. Tahun depan tidak bisa lagi numpang. Tentu dengan bebagai upaya yang harus disinkronisasikan bersama untuk mengahlikan pembiayaan juga dipahami DPRD. Soal siklus ini, jadi satu tahun anggaran SMP sudah harus tuntas semua sekolah termasuk jaringan servernya,” jelasnya.
Ketua DPRD Mamuju, Hj Sitti Suraidah Suhardi juga siap mendorong pada saat pembahasan di komisi III. ”Kita akan evaluasi. Kalau memungkinkan anggarannya kita akan bantu. Apalagi melihat kondisi tiga sekolah harus digabungkan akibat fasilitas yang tidak terpenuhi. Soal anggaran APBN, tentu kita perlu bicarakan langsung ke bupati hingga ke tingkat pusat. Kalau itu memang memungkinkan, kami berharap ada APBN atau minimal sharing dari provinsi untuk membantu kabupaten. Karena ini kebutuhan yang sangat mendasar bagi anak sebagai generasi pelanjut. Tentu dengan adanya sinergitas dari Pemerintah Pusat danProvinsi untuk memberikan support anggaran pendidikan yang ada di kabupaten,” jelasnya.
Untuk diketahui, secara keseluruhan jumlah siswa/siswi yang mengikuti UNBK, non UNBK, serta MTs mencapai 5.549 untuk tahun 2018 pada tingkat SMP. (ala/mir/c)