Inspektorat Kawan Kepala Desa

JENEPONTO, BKM — Acara Sosialisasi pengelolaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2018 yang diselenggarakan Dinas PKAD Jeneponto, diikuti 84 kepala desa, sekretaris lurah, dan bendahara se Kabupaten Jeneponto.
Kades serta Seklur dan Bendahara sekab Jeneponto dimaksudkan sebagai upaya untuk menyamakan persepsi tentang penggunaan Dana Desa Agar para peserta betul-betul paham dan mengerti tentang proses dari penggunaan dana desa. Yakni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, dengan mendorong pembangunan yang memiliki ketahanan sosial ekonomi dan pemerataan pembangunan.
Juga, mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah tertinggal dengan daerah maju. Demikian disampaikan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Jeneponto, DR dr H Syafruddin Nurdin MKes saat membuka acara di ruang Panrangnuanta kantor bupati Jeneponto, Rabu (25/3).
Sekkab mengatakan, pemeriksaan dana desa oleh Inspektorat adalah merupakan teman kepala desa. Bukan lawan. Karena inspektorat adalah lembaga pengawas yang mendampingi Kades agar tidak salah arah.
”Karena saya tidak mau melihat ada kepala desa yang berproses hukum. Makanya, diminta kepada seluruh kepala desa dan seluruh perangkatnya agar terbuka kepada inspektorat bila datang memeriksa di tempatnya bekerja,” jelas Syafruddin Nurdin
Selain dari itu, kata Syafruddin, meski Kabupaten Jeneponto masih masuk daerah tertinggal sesuai data BPS, tapi dalam kurun waktu empat tahun sesuai data dari Dinas Penanaman Modal Provinsi Sulsel, dari 24 kabupaten dan kota di Sulsel, pada triulan III 2017 yang lalu Kabupaten Jeneponto realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) terbanyak dengan nilai investasi USD75,9 juta untuk membiayai 3 proyek nasional
Dinas PKAD diminta segera mencairkan dana desa untuk menggerakkan roda pembangunan di desa. Kepada kepala sesa agar segera memasukkan pertanggungjawaban atau segera lengkapi persyaratan cairnya dana desa,” jelas Syafruddin Nurdin. (krk/mir/c)