Kampanye Hitam Lebih Parah dari Politik Uang

MAKASSAR, BKM–Semua pihak, termasuk aparat dari kKepolisian berharap agar media massa dapat menyajikan berita politik yang sejuk dan santun. Khususnya yang berhubungan dengan kontestasi politik baik itu jelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel, Pemilihan Wali Kota (Pilwali) dan Pemilihan Bupati (Pilbup) yang dihelat serentak 27 Juni nanti.
Empat juru bicara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel duduk satu meja dalam diskusi media, Pilkada tanpa hoax dan SARA yang berlangsung di Country Coffe Resto (CCR) di Jalan Toduppuli, Makassar, Selasa (8/5).
Mereka masing-masing, Jubir NH-Aziz Muhammad Natsir, Jubir Agus-TBL Andry Arief Bulu, Jubir Prof Andalan Khaeruddin Nurman serta Jubir IYL-Cakka Henny Handayani.
Selain itu, diskusi ini menghadirkan narasumber mulai dari akademisi Unismuh Makassar Dr Luhur A Prianto, tim cyber dari Mabes Polri Brigjen Pol. Muhammad Fadil Imran, budayawan Asmin Amin, dan tiga dari media masing-masing Reni, Subhan Yusuf, dan Fahruddin Palapa.
Brigjen Pol. Muhammad Fadil Imran menjelaskan pemanfaatan isu SARA untuk menggalang dukungan di Pilkada terjadi di beberapa daerah di Indonesia lantarana isu tersebut menjadi identitas sosial yang paling rentang dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu termasuk kepentingan politik di momentum pilkada. “Pertarungan ide dan gagasan, isu SARA selalu melingkupi setiap momentum politik,” kata Fadil kemarin.
Menurutnya, pemanfaatan media sosial terkemas rapi dengan isu SARA juga masif dilakukan. Untuk menginformasikan berita bohong atau hoax, seperti terjadi di Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. “Mengapa SARA digunakan karena rasionalitas seseorang cenderung punya keterbatasan. Ketika isu tentang agama, ras dan antar golongan ditiupkan maka terkadang kita cepat percaya,” jelasnya.
Direktur BKM Fahruddin Palapa juga menyampaikan ajakannya kepada semua pasangan calon gubenrur dan wakil gubernur melalui tim medianya agar tidak melakukan politisasi SARA atau politik identitas. “Sebab politisasi SARA itu jauh lebih berbahaya dibanding money politics. Politisasi SARA akan membuat warga terbelah karena adu domba. Dan itu bisa terjadi jauh setelah pilkada usai.
Tiga Jubir pasangan calon gubernur masing-masing yakni Muhammad Natsir, Andry Arief Bulu dan Henny Handayani sepekat jika kampanye hitam tak boleh diberitakan, namun jika kampanye negatif lantaran punya fakta tentu bisa saja jadi jualan. “Saya mendukung negatif campain dalam tanda petika, sebab hal ini juga untuk menaikkan elektoral calon kita dan menurunkan elektoral calon lain,”ujar Andry.
Henny juga berpendapat kampanye negatif juga boleh sebab masyarakat perlu mengetahui mana calon pemimpin yang korup dan mana yang suka bohong. “Ini juga merupakan kerja kerja positif guna memberikan informasi kepada masyarakat fakta yang sesungguhnya,”jelas Henny.
Jubir Prof Andalah Khaeruddin Nurman berharap agar Pers harus berperan menyaring berita bohong sehingga berita yang ada di media sosial bisa disaring oleh media meanstream. (rif)