PAREPARE, BKM – Wali Kota Parepare non Aktif, HM Taufan Pawe akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan Pelanggaran Pidana Pemilukada melalui pemanfaatan Program Pembagian Beras Sejahtera (Rastra) Tahun 2018. Penetapan tersangka TP ini sesuai hasil penyidikan tim sentra penegak hukum terpadu (Gakkumdu) yang telah memenuhi unsur pidananya.
Kapolres Parepare, AKBP Pria Budi mengatakan, bukan rananya pidana umum yang ditangani polres tetapi itu ranahnya tim Gakkumdu karena masalah pilkada.
Sementara Kasat Reskrim Polres Parepare, AKP Herly Purnama membenarkan jika Taufan Pawe ditetapkan tersangka kasus Rasta pilkada, “Iya, sudah ditetapkan jadi tersangka,” ujarnya melalui pesan singkat kepada wartawan, Jumat (11/5/2018).
Sebelumnya, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Parepare, mengaku telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari pihak Polres Parepare awal Mei 2018.
“Iya, SPDP yang dimaksud sudah kami terima, kalau tidak salah kami terima tanggal 2 Mei 2018,” kata Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Parepare, Idil.
Idil juga mengakui kalau SPDPnya menetapkan TP tersangka sesuai hasil penyidikan polres Parepare melalui tim Gakkumdu terkait pidana sengketa pilkada.
Dalam kasus ini, pihak Polres Parepare maupun pihak Kejari Parepare selaku bagian dari Tim yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu bersama Panwaslu, terkesan sangat berhati-hati mengeluarkan statement perihal status Taufan Pawe terkait dugaan Pelanggaran Pidana Pemilukada Parepare Tahun 2018.
Penetapan Taufan Pawe sebagai tersangka sebagai tindak lanjut rekomendasi Panwaslu Kota Parepare dengan jeratan Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. (smr)
—
