MAKASSAR, BKM– Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) masih terus bermasalah di sejumlah daerah termasuk di Kota Makassar. Salah satu penyebabnya yakni rusaknya alat perekaman KTP-el.
Kendala tersebut juga ditemukan pemprov setelah melakukan rapat koordinasi bulan lalu, dilanjutkan dengan melakukan kunjungan ke beberapa daerah.
Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulsel menemukan peralatan perekaman yang rusak karena sudah berumur dan merupakan pengadaan langsung dari Kementerian Dalam Negeri.
“Alat yang ada sudah sejak lima tahun lalu dari Dirjen Dukcapil. Sekarang dengan adanya aturan baru, pengadaan alat ini sudah bisa dianggarkan di APBD. Sudah ada beberapa daerah yang mengusulkan, seperti Makassar yang akan mengadakan printer,” kata Kepala Dinas Dukcapil Dalduk KB Sulsel, Sukarniaty Kondolele, Rabu (23/5).
Selain peralatan, kendala lain yang ditemui pihaknya adalah administrator database (ADB) kependudukan. Beberapa Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah mengikuti pelatihan ADB kependudukan malah dipindahkan ke OPD lain.
“Kalau SDM baru harus melalui pelatihan lagu. Jadi ini juga yang membuat perekaman terkendala, sebab kita kekurangan SDM yang menguasai IT,” jelasnya.
Sampai saat ini, proses perekaman e-KTP di Sulsel sudah terealisasi sekitar 87,26 persen. Angka ini sudah melampaui dari target RPJMD sebesar 87 persen. Pemerintah sendiri berharap target 100 persen perekaman dan pencetakan eKTP rampung sebelum pemilu 2019.
Di Sulsel sendiri, tiga daerah yang masih rendah perekaman e-KTP adalah Enrekang 72,86 persen, Makassar 72,97 persen dan Jeneponto 74,84 persen. Sementara daerah yang tertinggi adalah Sinjai yang hampir mencapai angka 100 persen.
“Bahkan untuk daerah terpencil atau remote area, petugas kita datang langsung ke sana membawa alat perekaman. Sebab kalau menunggu mereka datang ke kantor akan sulit,” ungkapnya.
Kabid Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Sulsel, Ardiles Seggaf menambahkan untuk memenuhi kebutuhan blanko eKTP di Sulsel pihaknya telah mendistribusikan 606 ribu ke 24 kabupaten-kota.
“Sampai rampung 100 persen kita masih butuh tambahan sekitar 700 Ribu keping. Tapi itu belum terhitung untuk penduduk yang melakukan pergantian eKTP, apakah karena rusak atau perubahan data kependudukan,” tambahnya.
Meski begitu, katanya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong upaya percepatan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el).
Sebelumnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar kesulitan mengoptimalkan pelayanan. Kesulitan tersebut karena terkendala ketersediaan sarana dan prasarana serta jaringan.
“Kita kewalahan melayani kebutuhan warga dengan keterbatasan sarana.Sudah banyak komputer yang rusak. Semua peralatan tua, alat perekam saja sudah delapan tahun,” kata Kadisdukcapil Kota Makassar, Nilma Palamba.
Nielma juga menjelaskan, pihaknya sudah berusaha keras mamaksimalkan pelayanan dan berharap agar layanan administrasi kependudukan bisa terakses hingga di kantor kecamatan.
“Mungkin tahun depan layanan sudah bisa di kecamatan, hingga tidak terpusat lagi di kantor Dukcapil.
Kami juga sangat membutuhkan tambahan kekuatan jaringan karena akses jaringan masih lemah. Untuk penyediaan atau ketersediaan jaringan kewenangan pusat,” terang Nielma.
Nielma menambahkan, untuk layanan setiap hari bisamencapai 500 warga dengan berbagai kebutuhan.”Apalagi saat pengurusan melamar pekerjaan, seperti PNS, kepolisian dan perusahaan swasta,”katanya. (rhm)
