TAKALAR, BKM — Meski warga dari Desa Ko’mara dan Desa Kale Ko’ mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara (Polut) telah berulang kali menggelar aksi unjukrasa menuntut biaya pembebasan ganti rugi lahan dibayarkan sesuai keinginan masyarakat, namun hingga saat ini upaya biaya ganti rugi masih terus menjadi polemik yang tak menemui titik terang.
”Kami tidak akan berhenti menggelar aksi unjukrasa menuntut hak kami atas pembangunan Bendungan Pammu’ kulu, sepanjang kesepakatan harga ganti rugi tidak menemui titik terang,” kata Koordinator Aksi, Muallim Bahar, Rabu (6/6).
Untuk mendapatkan titik terang terkait biaya ganti rugi lahan, DPRD bersama Pemkab Takalar memediasi pertemuan antara pihak tim apresial, kepala BPN Takalar dan pihak Pompengan dengan warga dari dua desa.
”Namun niat baik DPRD tersebut tidak menghasilkan solusi. Mediasi ini kembali gagal, soal kesepkatan harga lahan ganti rugi tidak menemui titik terang,” kata Makmur Mustakim, legislator PPP.
Kedatangan massa di gedung DPRD Takalar nyaris berujung ricuh, setelah massa menyandera sejumlah pihak yang dianggap sebagai pemicu, sehingga harga jual lahan ganti rugi Bendungan Pammu’ kulu sangat rendah dari keinginan warga korban pembangunan bendungan. (ira/mir/c)
Biaya Pembebasan Lahan Bendungan Pammu’kulu Masih Berpolemik
×
