GOWA, BKM — Pemerintah Kabupaten Gowa bersama ATR Kantah (Kantor Pertanahan) atau BPN Kabupaten Gowa akan membentuk tim pengamanan aset khususnya yang aset yang berada di kawasan Maminasata.
Hal itu akan dilakukan, karena banyaknya lahan yang diklaim sebagai aset pribadi sehingga program Maminasata ini sampai kini belum bisa diterapkan secara maksimal.
Permasalahan ini menjadi topik utama yang dibahas Kepala ATR Kantah Gowa, Awaluddin saat menemui Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan dihari pertama masuk kantor, Kamis (21/6/2108) siang. Pertemuan ini sekaligus perkenalan diri Awaluddin selaku Kepala Kantah Gowa yang baru.
Dihadapan Bupati, Awaluddin mengatakan, sebagai pejabat baru dirinya sangatlah mengharapkan dukungan bupati dan Pemkab dalam hal menyelesaikan sejumlah persoalan pertanahan.
Bahkan diakuinya program Maminasata yang sudah digencarkan pemerintah pusat beberapa tahun lalu sampai kini belum juga terselesaikan disebabkan tersandung masalah lahan.
“Kami sebagai pejabat baru menemui bapak Bupati Gowa untuk perkenalan sekaligus berkoordinasi terkait pekerjaan kami di pertanahan. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, kami sangat membutuhkan dukungan Bupati dan Pemkab Gowa,” kata Awaluddin.
Dikatakan Awaluddin, penetapan Maminasata sebagai kawasan industri baru sesuai ketetapan Perpres belum bisa maksimal diterapkan sebab memang masih banyaknya permasalahaan di kawasan tersebut terutama faktor lahan.
Pertemuan ini juga sempat membahas permasalahan tanah terjadi di Gowa khususnya yang terkait aset Pemda.
Sementara menanggapi hal tersebut, Bupati Adnan mengakui jika persoalan kawasan Maminasata memang masig memiliki kendala.
“Pemkab Gowa masih memiliki kendala terkait lahan yang menjadi aset Pemkab Gowa tapi diklaim sebagai milik pribadi. Kami ingin merapihkan dan memperjelas terkait aset Pemkab ini,” ujar Adnan didampingi Kadis Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Gowa, Alwi Beddu dan Kabag Humas Kerjasama Setkab Gowa, Abdullah Sirajuddin.
Karena soal aset inilah akhirnya, tambah Awaluddin Pemkab bersama BPN mengambil langkah untuk mengurai permasalahan pertanahan tersebut.
“Kita akan membentuk tim antara Pemkab dan BPN. Tim akan bekerjasama secara lebih efektif dan terarah untuk pengamanan aset dan penyelesaian aset bermasalah,” jelasnya.
Tim ini kata dia diharapkan mampu menyelesaikan inventaris aset, mengklasifikasi permasalahan aset di lapangan untuk bisa dicarikan solusi dan penyelesaian. (saribulan)
