TAKALAR, BKM — Kinerja Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Takalar menuai sorotan.
Itu menyusul adanya tender paket proyek fisik berniliai puluhan miliar yang dilakukan penggabungan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar.
”Salah satu tugas dan fungsi TP4D adalah memberikan penerangan hukum dilingkungan Instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara,” tegas Ketua Lambusi Nixon Sadli Karma, Minggu (8/7/2018).
“Selain itu, juga koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara. Nah, dari fungsi itu, TP4D seharusnya memberikan warning kepada Pemkab Takalar agar tidak menggabungkan tender proyek. Karena berpootensi merugikan keuangan negara dan sudah pasti akan mematikan rekanan lokal,” ujar Nixon.
Lebih jauh Nixon menegaskan, TP4D Kejari Takalar terkesan pasif dalam menjalankan tugasnya. ”Kami tidak tahu kenapa TP4D Kejari Takalar diam melihat tender paket puluhan proyek miliar digabung oleh Pemkab Takalar. Padahal langkah itu melabrak Pepres. Ada apa ?,” tanya Nixon.
Nixon malah meminta agar Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulsel serta Jamwas Kejaksaan Agung untuk mengawasi betul personilnya di daerah yang menjalankan tugas, utamanya TP4D.
Bukan hanya soal penggabungan proyek, Nixon juga mempertanyakan adanya rekanan yang diduga kuat tidak mengantongi SBU bisa memenangkan tender paket proyek jalan senilai Rp10 miliar di Takalar. Lantas, kinerja TP4D dimana. Wajar kalau masyarakat bertanya. Ini Soal integritas aparat penegak hukum,” tukasnya. (ari irawan)
