BANYUWANGI, BKM–Rombongan studi banding Geospasial Pemerintah Kabupaten Luwu dipimpin Kepala Bappeda Luwu, Muhammad Rudi di Banyuwangi disambut Kepala Bappeda Pemkab Banyuwangi, Suyanto Waspoto Tondo didampingi Plt Kadis Kominfo Banyuwangi, Budi di lobi kantor Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (11/7/2018)
Ikut dalam rombongan studi banding Pemkab Luwu, Ketua DPRD Luwu Andi Muharir, Kepala Inspektorat, H Lahmuddin, Kepala Bappenda Luwu, Mohammad Arsyad Arsal, Kadis Kominfo, Anwar Usman, Sekertaris Dinas Perkim, Sofyan Thamrin ST, anggota DPRD Luwu, Solikha Masjun dan Baso Samsuddin termasuk Gugus Tugas Geospasial gabungan SKPD serta beberapa Kepala Bidang dari Bappeda dan Bapenda Luwu.
Dihadapan Kepala Bappeda Pemkab Banyuwangi, Muhammad Rudi menuturkan Pemkab Luwu ingin tahu seperti apa pengelolaan Geospasial di Pemkab Banyuwangi. “Kami pikir membangun sebuah sistim informasi Geospasial tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemkab Luwu ingin tahu capaian dan berapa estimasi anggaran yang digunakan,” tanya Kepala Bappeda Luwu Muhammad Rudi.
Sementara Sekertaris Dinas Perkim Luwu Sofyan Thamrin ST dihadapan Kepala Bappeda Banyuwangi menanyakan soal pemanfaatan Informasi Geospasial dalam hal pengelolaan perizinan dan pemanfaatan hak atas tanah. “Kami fokus soal pengelolaan Geospasial, kami ingin tahu tekhnisnya seperti apa aplikasi soal peruntukkan tanah yang di peruntukkan untuk perizinan ,” ungkap Sofyan Thamrin.
Kepala Bappeda Pemkab Banyuwangi menjelaskan bahwa penggunaan anggaran yang tidak efesien sudah tidak lagi di fungsikan di Pemkab Banyuwangi. Semua kita pangkas, anggaran yang ada semua difokuskan untuk pembangunan yang pro rakyat.
” APBD Banyuwangi sebesar Rp 2,8 T , luas wilayah sama dengan Surayaba, panjang jalan 1.300 meter, jumlah penduduk 1,7 juta jiwa dan jumlah PNS 14 ribu orang,” kata Suyanto Waspoto Tondo.
Dia menambahkan, dulu Pemkab Banyuwangi mengawali anggaran dengan penggunaan yang baik,ternyata tidak sampai di situ, kami fokus mengimplementasi visi misi bupati. Semisal,
di Dinas Pariwisata anggaran Rp400 miliar beredar di dinas itu, jika tak capai target saat evaluasi kinerja SKPD ya kita kita lakukan mutasi. Semua SKPD harus sinergi, semua SKPD harus konek tak ada lagi ego sektoral SKPD. Kita selalu membangun dari desa. Adda desa di Banyuwangi jumlah
penduduknya 23 ribu jiwa, PBB nya mencapai Rp 1 triliun.
Di jelaskannya ,Geospasial adalah bagian terkecil dari program Pemkab Banyuwangi yang dikelola oleh Dinas Kominfo. Semua Aplikasi IT ada di ruang layanan yang telah di siapkan. “Kami yakin jika Luwu seriu, pasti mampu melakukan program Geospasial dan kami sudah mandiri,” kata Suyanto.
Sedang Plt Kadis Kominfo Banyuwangi, Budi menjelaskan, aplikasi IT untuk Informasi Geospasial (IG) telah dibangun sendiri Pemkab Banyuwangi. ”Saat ini semua ITI aplikasi sudah terkonek dengan Kominfo. Siapa pun SKPD yang membangun aplikasi harus berurusan dengan Kominfo jika tenaga kurang maka baru dipikirkan kerja sama pihak ketiga. Contoh, 180 desa di Banyuwangi sudah terjangkau aplikasi ITI Geospasial,harus ada SDM yang handal danaplikasi yang kami gunakan adalah aplikasi Familiar,” tutur Budi.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas sendiri menjadikan informasi geospasial (IG) menjadi bagian penting dalam kegiatan pembangunan di Banyuwangi.
Saat ini, Banyuwangi telah memanfaatkan IG untuk membuat peta digital tentang kondisi geografis daerah. Berdasarkan peta tersebut, berbagai program pembangunan mulai dari penanganan kemiskinan, pendidikan, layanan kesehatan, rencana tata ruang, dan monitoring pembangunan dipetakan secara digital dengan memanfaatkan teknologi ini. (irwan musa)
