JENEPONTO, BKM – Rapat monitoring dan evaluasi triwulan II tahun anggran 2018 menyebutkan, dari 44 SKPD pagu anggaran Rp446.930.254.000, baru terealisasi Rp41.682.505.000 atau 9,33 persen.
”Jumlah ini sangat rendah,” tandas Sekkab Jeneponto, H Syafruddin Nurdin saat memimpin rapat yang dihadiri Kepala Bappeda Jeneponto, M Masri, Kepala Bapenda, Harmawi, para Kadis, Kaban Kabag, para camat, serta para lurah dan desa se Kabupaten Jeneponto, Jumat (13/7).
Lanjut Syafruddin Nurdin mengatakan, secara umum realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2018 sangat rendah baik belanja modal maupun non belanja modal belum berjalan normal.
Keterlambatan ini terjadi disebabkan kurangnya pemahaman pengguna anggaran dan PPK terhadap proses pengadaan barang dan jasa dan terlambatnya penetapan APBD Pokok TA 2018.
Berdasarkan hasil evaluasi diharapkan kiranya dapat lebih meningkatkan kinerjanya atau keseriusannya dalam menyampaikan laporan perkembangan kinerjanya. Terutama pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sampai saat ini masih ada kegiatannya belum berjalan supaya lebih aktif melakukan konsultasi dengan pihak terkait guna mengejar keterlambatan kegiatannya.
”Kepada para kepala kelurahan, tahun 2019 mendatang anggaran kelurahan naik 500 persen atau Rp250 juta meski masih di bawah anggaran desa sebesar Rp800 juta,” ujarnya .
Kepala Bappeda, M Masri mengatakan, tidak ada alasan rendahnya penyerapan anggaran disebabkan Pilkada. Karena kabupaten lain juga melaksanakan Pilkada tapi penyerapan anggarannya berkisar 60 persen sampai 70 persen.
”Ini yang perlu diperhatikan,” jelas Masri. (krk/mir/c)
Penyerapan Anggaran Triwulan II 2018 Baru 9,33 Persen
×
