Tim Saber Pungli Sasar Mamuju Tengah

TOPOYO, BKM — Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) mulai menyasar Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng). Kedatangan Tim Saber Pungli ini untuk melakukan sosialisasi pengawasan pungli bagi para kepala desa (Kades).
Sosialisasi yang dipusatkan di pendopo bupati Mateng ini diikuti para Kades se Kabupaten Mateng. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi pemerintah desa untuk meningkatkan SDM dalam memahami pelayanan publik dan Pungli.
”Karena terkadang dalam keseharian kita sebagai pelayan masyarakat terlibat perilaku Pungli namun tidak disadari,” ungkap Ramli Salawat, Asisten 1 Pemkab Mateng mewakili bupati selaku pemateri.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sulbar, Lukman Umar, mengingatkan, Ppungli yang biasa ditemui dalam keseharian merupakan pelanggaran hukum. Dengan demikian, masyarakat diminta untuk tidak menjadikannya sebagai budaya dan melaporkan oknum yang melakukan.
”Masyarakat harus berani melapor. Karena pungli ada yang berkaitan alokasi dana desa, bagian periZinan, bahkan pembuatan paspor dan SIM. Termasuk pengurusan KTP atapun akta kelahiran. Jadi kalau menemukan ada Pungli, masyarakat jangan takut melapor,” tandas Lukman.
Lukman juga berharap agar tim Saber Pungli pada masing-masing kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satgas Saber Pungli lebih massif melakukan pencegahan dan penindakan. Termasuk di wilayah Sulawesi Barat.
”Jika masyarakat proaktif melaporkan praktik Pungli yang mereka temukan sehari-hari, dan tim juga massif melakukan pencegahan dan penindakan, dengan sendirinya daerah ini akan bebas dari pungutan liar dan tercipta pelayanan publik yang bersih, berkualitas tanpa KKN.
Direktur Ditkrimum Polda Sulbar, Kombes Pol Yaved, dalam arahannya mengatakan, Saber Pungli itu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, merupakan salah satu bagian kebijakan pemerintah dalam melaksanakan reformasi dibidang hukum sebagai bentuk upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, jujur, dan pelayanan publik yang adil guna mewujudkan penegakan hukum reformasi birokrasi.
Setelah terlaksana di Pasangkayu dan Mamuju Tengah, rencananya kegiatan serupa akan kembali dilakukan di Kabuaten Mamuju, termasuk Majene, Polman, dan Kabupaten Mamasa. (ala/mir/c)