Dewan Lelang Sound System Paripurna

MAKASSAR, BKM– Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar tengah melakukan proses lelang pengadaan sound system ruang rapat paripurna sebesar Rp1,972 miliar. Sebelumnya, sekretariat dewan juga telah melelang rehabilitasi gedung Sekretariat DPRD Makassar yang menelan anggaran Rp5 miliar.
Hal ini dibenarkan, Sekretaris Dewan DPRD Makassar, Adwi Awan Umar. Menurutnya, sound system ruang paripurna sudah dirancang bulan ini sudah bisa diadakan barangnya.
“Iya, sudah ditenderki itu. Sound yang sekarang ini sudah tidak efektif lagi, yang ini lebih canggih lagi,” bebernya saat rapat P2APBD di gedung DPRD Makassar, Senin (6/8).
Lanjut Adwi, Pemerintah Kota Makassar telah menyiapkan pagu sebesar Rp1.972.500.000 untuk pengadaan sound system ruang rapat paripurna Kantor DPRD Makassar. Kata Adwi, alasan dibalik pengadaan itu, disebabkan sound system di ruang rapat paripurna tidak pernah diganti lagi sejak renovasi paripurna 10 tahun yang lalu.
“Sudah tidak efektif memang dipakai lagi, sejak ruang itu direnovasi 10 tahun yang lalu tidak pernah diganti lagi. Kalau yang sekarang ini, sudah lebih canggih dibanding yang ada di ruang rapat lainnya, baik itu di ruang komisi,” katanya.
Anggaran yang disiapkan Sekertariat DPRD berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pokok 2018.
“Itu anggarannya ada di APBD tahun ini dan sudah masuk lelang, juga sudah terdaftar di LPSE Kota Makassar. Itu sudah termaksud alat-alat pendukungnya dan microphone yang merekam secara otomatis. Kalau totalnya saya kurang tahu sekitar 70 biji lebih kayaknya, karena teknisnya di bagian pengadaan,” ungkapnya.
Bahkan kata Adwi, ketika layar menyala semua anggota dewan yang sedang rapat langsung tampil di layar, jadi kita tidak repot merekam.
Menyikapi hal itu, Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulsel, Musaddaq mengatakan, ada beberapa anggaran yang memang aneh yang dimasukkan Sekertariat Dewan DPRD Makassar. Ia menilai sekertariat dewan terlalu banyak melakukan pemborosan anggaran, mulai hal-hal peralatan yang seharusnya tidak perlu diganti, malah justru diganti oleh sekertariat.
“Seharusnya DPRD Makassar fokus ke pembenahan melayani masyarakat. Karena saya pikir sound system yang ada di DPRD itu masih bagus dan masih layak dipakai, kecuali banyak sound yang rusak dan tidak bisa dipakai lagi, wajar dianggarkan,” ucapnya.
Kopel juga meminta sekertariat dewan untuk memilah-milah mana anggaran program yang bersentuhan ke masyarakat ketimbang menganggarkan untuk kepentingan pribadi dewan itu sendiri.(ita)