MAKALE, BKM–Belum dibayarnya sejumlah proyek tahun 2017 di Dinas PUPR dan PRKP, memantik reaksi dari legislator. Anggota dewan dari Fraksi Demokrat Alexander Pantan Rante Allo kepada “BKM” Rabu (15/8) mengatakan, kalau proyek belum dibayar itu jelas ironi. Apalagi, proyek 2018 sudah ditenderkan, bahkan telah ada yang jalan. Melihat fenomena proyek 2017 lalu, tidak menutup kemungkinan kejadian serupa akan terjadi tahun 2018.
”Sebagai wakil rakyat pantas kami pertanyakan, sebab anggarannya sudah ada dalam APBD, termasuk gaji honorer juga sudah masuk APBD, kenapa SK honorer selalu terlambat terbit dan jadi alasan honorarium belum juga dibayarkan,” kata Alexander. (agus)
Berita Terkait:
