Unsur Fraksi Tanggapi APBD Mamuju

MAMUJU, BKM — Beberapa unsur fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju, menyampaikan pendapat akhir tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah (APBD) Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2017, di kantor DPRD Mamuju, Senin (20/8).
Pendapat para Fraksi DPR tersebut disampaikan pada rapat paripurna, dihadiri H Irwan SP Pababari, Wakil Bupati Mamuju, Hj ST Suraidah Suhardi, Ketua DPRD Mamuju, H Andi Dodi Hermawan, Wakil Ketua II DPRD, beberapa fraksi DPRD, Syamsul Suddin, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, H Tonga, Asisten III Bidang Administrasi Umum, dan beberapa unsur pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Mamuju.
Pada rapat paripurna tersebut, salah satu fraksi yang menyampaikan pendapatnya yakni dari Indonesia Raya Sejahtera. Pendapat ini dibacakan Saifuddin Badaruddin. Dikatakan, pelaksanaan APBD tahun 2017 sudah menunjukkan kemajuan.
Hal itu dilihat dari pertumbuhan perekonomian Mamuju makin membaik. Secara umum, mengalami peningkatan ditahun 2017. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi dengan melakukan perubahan, perbaikan, dan penyempurnaan.
Sehingga dalam pengelolaan keuangan daerah ke depan, dapat lebih baik lagi. Demi tersajinya laporan yang transparan dan akuntabel untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Mamuju.
Masih terkait hal tersebut, dari Fraksi Hanura yang disampaikan Hapisah Ayyub, menyampaikan selamat kepada Pemkab Mamuju atas keberhasilannya kembali meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Mamuju tahun 2017 yang disahkan menjadi peraturan daerah.
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 tentang laporan keterangan pertanggungjawaban bupati, disampaiakan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Menanggapi hal tersebut, Wabup Mamuju, H Irwan SP Pababari mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada anggota DPRD Kabupaten Mamuju, karena telah terima LPJ APBD 2017 dan disahkan menjadi peraturan daerah.
”Insya Alah dalam waktu dekat, kita akan lakukan rapat dengan OPD terkait dalam rangka memaksimalkan kerja-kerja nantinya. Dari catatan-catatan yang ada, itu akan menjadi referensi kami dalam rangka untuk memperbaiki hal-hal yang dianggap masih kurang. Dan ini adalah bahan bagi eksekutif dalam rangka untuk meramu proses perencanaan ditahun berikutnya,” ungkap Irwan SP Pababari. (ala/mir/c)