Pengamat: Danny Mampu Gunakan Kekuasaan Dudukkan Istri dan Anaknya

DOSEN Politik dari Universitas Hasanuddin Dr Aswar Hasan mengatakan walaupun sosok Danny Pomanto mengalami dilema dalam pileg 2019 mendatang. Namun bukan hal yang tidak mungkin kekuasaan yang dimiliki wali kota Makassar ini akan mendudukan keluarganya di DPR RI mendatang. “Pasti secara manusiawi sebagai bapak dan suami, pak Danny ini akan mendudukkan keduanya. Biasanya ini juga terjadi pada zaman Soeharto yang melibatkan anak dan istri dalam kanca kekuasaan. Jadi ini salah satu bentuk politik dinasti, bukan Pak Danny yang minta tapi partai yang meminta melihat kekuasaan dari pak Danny,” bebernya saat dikonfirmasi, Kamis (23/8).
Lanjutnya bahwa potensi yang dimiliki Indira dan Aura dalam Pileg DPR RI untuk duduk sebagai pejabat publik. Aswar Hasan melihat sangat besar mengingat ada dua kekuasaan yang dimiliki keduanya, yang berasal dari Danny Pomanto sebagai walikota Makassar. “Potensinya punya besar karena istri dan anak pak Danny ini dekat dengan kekuasaan, tapi kita lihat dulu sejauh mana kekuasaan itu digunakan. Paling tidak kekuasaan uang ataupun kekuasaan politik, akan banyak strategi di gunakan karena keduanya punya dua kekuasaan itu,” akunya.
Belum lagi, kata Aswar, Danny Pomanto juga perlu perlu menjelaskan soal kepantasan Indira dan Aura menjadi pejabat publik menginggat take record keduanya kurang di masyarakat, khususnya di dapil yang akan dimajui. “Harus dilihat dulu dari segi pengalaman dan takerecord keduanya. Karena jabatan sebagai pejabat publik itu harus punya kapasitas, kompetensi dan take record. Pertanyaannya apakah istri dan anak dari Danny Pomanto ini punya itu dalam memperjuangkan aspirasi masyrakat sosial sebelumnya, itu dulu,” ungkapnya.
Jika kedua mampu maju dengan dukungan dari Danny Pomanto, kata Aswar publik akan bertanya mengenai kerja dari Indira dan Aura kedepan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. “Itu harus menjadi takaran publik, karena kalau mereka duduk dan tidak punya tiga kategori itu, itu sama saja menutup kesempatan kepada orang yang lebih layak. Karena jangan menjadi anggota DPR RI yang instan dan dipaksakan karena faktor kekuasaan, bukan karena faktor modal sosial,” katanya. “Sebenarnya majunya istri dan anak dari Pak Danny ini tidak dilarang, hanya saja dari etika sosial. Pertama pak Danny ini adalah wali kota, pertanyaannya apakah jabatan wali kota ini tidak akan digunakan untuk mendudukkan istri dan anaknya. Kedua apakah Pak Danny ini sudah menggaransi istri dan anaknya punya take record sebagai pejabat publik,” tambahnya.
Menginggat selama ini publik hanya mengetahui take record dari sosok Indira ketimbang take record Aura. “Ini kita bicara soal kepantasan, kalau istrinya paling tinggi menjabat sebagai ketua PKK dan anaknya punya modal sosial apa yang dilakukan, dan tiba-tiba dimajukan sebagai pejabat publik. Tidak apa-apa sepanjang tidak menggunakan kekuasaan, praktek kekuasaan itu bisa dilakukan tanpa melanggar hukum,”ucapnya.
Dosen politik Unismuh makassar Dr Luhur A Prianto menilai jika hal tersebut tergantung prioritas pak Danny. “Pak Danny sepertinya punya kalkulasi elektoral tersendiri untuk mendorong anak dan istrinya di Pileg. Kalau basis dukungan relawan kotak kosong masih bisa di pertahankan kerja-kerja elektoralnya, keduanya bisa lolos meraih kursi legislatif,”ujar Luhur kemarin.
Tetapi menurutnya, karakter kompetisi Pileg ini berbeda dengan Pilwali, para pendukung di Pilwali bisa saja punya kedekatan dan jadi loyalis dengan kandidat lain. “Kalau Pak Danny masih punya asa di Pilwali 2020, sebaiknya mengatur strategi untuk membesarkan partai politik, dengan atau tanpa harus menjadikan anggota keluarganya sebagai anggota legislatif,”pungkas Luhur. (ita/rif/c)