LUWU, BKM — Pembahasan APBD-P tahun 2018 oleh DPRD dan OPD terkait dikebut agar bisa selesai tepat waktu. Ketua DPRD Luwu Andi Muharir memimpin rapat di ruang rapat lantai II Gedung DPRD Luwu, Selasa (25/9).
Andi Muharir meminta para kepala OPD agar intens menghadiri pembahasaan APBD-P. “Saya berharap kepala OPD hadir saat pembahasan. Jangan sampai ada kepala OPD yang tidak hadir, sebab pembahasan harus dilakukan bersama demi kepentingan masyarakat Luwu,”ujar Muharir.
Bupati Luwu Andi Mudzakkar saat menyerahkan
draf KUA-PPAS tahun 2018 ke DPRD meminta OPD lingkup Pemkab Luwu tidak menuinggalkan Luwu.
Menurut Cakka, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan banyak terjadi dinamika yang menyebabkan diadakanya perubahan kebijakan umum APBD dan PPAS. “Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dinyatakan perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi hal diantaranya keadaan darurat, keadaan luar biasa serta terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar Unit organisasi, kegiatan dan jenis belanja,” ujar Bupati.
Cakka menambahkan hal yang menjadi pertimbangan sehingga perlu adanya perubahan APBD Kabupaten Luwu, karena selain adanya penambahan pendapatan hibah Rp 9 milyar dan bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah sebesar Rp 1 milyar yang harus dimanfaatkan secara optimal karena adanya pengurangan DAK non fisik oleh pusat sebesar 1.65 persen dari total DAK Rp 3,9 milyar lebih.
Bertambahnya belanja tak langsung dipengaruhi oleh belanja pegawai Rp 6 milyar lebih akibat dari kekurangan alokasi untuk TPP dan belanja langsung Rp 33,7 milyar lebih yang digunakan untuk menyelesaikan program unggulan.
Unutk mewujudkan APBD pro rakyat juga menjadi salah satu penyebab perlunya perubahan APBD Kabupaten Luwu tahun anggaran 2018. (wan/C)
