Para Bupati Bisa Dilematis di Pileg

MAKASSAR, BKM–Sejumlah bupati, walikota, wakil bupati dan wakil wali kota bisa dilematis memberikan dukungan antara keluarga atau fokus mebebsarkan partai politik yang dipimpinnya.
Sebut saja Bupati Bantaeng Ilhamsyah Azikin yang kini telah menjadi kader Partai Nasdem, pada Pemilu legislatif (Pileg) 17 April 2019 mendatang, apakah Ilhamsyah akan mengabaikan ayahnya yang maju sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Azikin Sholtan merupakan anggota DPR RI petahana dan kembali maju melalui daerah pemilihan (Dapil) Sulsel I meliputi Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng dan Selayar.
Tak hanya bupati bantaeng, namun Bupati Sinjai Andi Seto Gadhista Asapa juga bisa dilematis. Pasalnya, ayah Andi Seto yakni Andi Rudianto Asapa kembali maju menjadi caleg Partai Gerindra untuk DPR RI lewat daerah pemilihan (Dapil) Sulsel II meliputi Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bone, Soppeng, Wajo, Parepare, Barru, Pangkep dan Maros. Seto bisa dilematis, lantaran diusung sejumlah partai politik termasuk Golkar. Pada Pileg nanti, adik kandung mertua Seto yakni Andi Waris Halid ikut menjadi caleg DPRD Sulsel dari Golkar melalui Dapil V Sulsel meliputi Kabupaten Bulukumba dan Sinjai.
Sebelumnya, sejumlah ketua DPD II Partai Golkar juga mengajukan istri, anak dan saudaranya menjadi caleg di partai lain. Sebut saja Ketua Golkar Jeneponto Iksan Iskandar yang mengajukan anak dan istrinya sebagai caleg Partai Nasdem pada tingkatan yang berbeda, Istrinya Hamsina bertarung ke DPR Ri lewat Dapil Sulsel I, sementara putranya Isman bertarung untuk DPRD Sulsel melalui Dapil IV meliputi Kabupaten Jeneponto, bantaeng dan selayar. Ketua Golkar Bone Andi Fahsar M Padjalangi punya aduik maju ke DPR Ri lewat PDIP melalui Dapil Sulsel III.
Hal sama juga terjadi di Enrekang, dimana anak ketua Golkar Muslimin Bando yakni Mitra Fachruddin menjadi caleg DPR RI dari PAN melalui Dapil Sulsel III meliputi Kabupaten Sidrap, Pinrang, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara dan Luwu Raya.
Terkait hal tersebut, Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel HAM Nurdin Halid mengaku telah menyusun aturan agar tidak saling mengganggu dengan kepentingan partai. “Bidang pemenangan pemilu sudah membuat aturannya dan itu sudah diketahui para ketua DPD II,”ujar Nurdin Halid.
Pengamat politik Dr Arief Wicaksono mengakui bila para ketua bupati dan ketua partai memang bisa kerepotan. Arief beralasan bahwa dalam politik ada konsep yang dikenal sebagai exchange, atau pertukaran. Idealnya pertukaran itu dimaksudkan sebagai konsensus yang terbangun antara pasangan kepala daerah dengan kekuatan koalisi politik yang mendorong/mendukungnya ketika akan maju sebagai calon kepala daerah. “Tapi dalam realitasnya, bukan pertukaran dalam artian yang normatif seperti konsensus bersama yang saya sebut diatas, melainkan lebih ke penggantian biaya operasional dan biaya jasa parpol dan tim sukses. Inilah yang kemudian dianggap masyarakat sebagai embrio aktivitas korupsi yang merusak integritas kita sebagai bangsa,”pungkasnya. (rif)