TAKALAR, BKM — Komisi 1 DPRD Takalar terpaksa memangkas seluruh anggaran kegiatan milik bagian hukum dan perundang undangan sekretariat daerah Takalar.
Dipangkasanya anggaran senilai Rp191 Juta ditempuh Komisi 1 setelah mengetahui kegiatan berupa sosialisasi penyuluhan hukum tidak efektif.
“Anggaran untuk membiayai kegiatan bagian hukum dan perundangan undangan berupa sosialisasi dipangkas kemudian diserahkan ke bagian Ortala, dimana ada kegiatan menyangkut pembuatan regulasi pembayaran tunjangan penghasilan pegawai (TPP) yang sangat mendesak untuk dibiayai melalui dana APBD,” kata Ketua Komisi 1, Ilham Jaya Torada, Rabu (3/10/2018).
Ilham Jaya Torada, meminta pimpinan OPD dan kepala bagian sekretariat daerah untuk lebih berinovasi sekaligus merancang kegiatan yang lebih efektif guna mendukung 22 program unggulan pemerintah Kabupaten Takalar.
“Kepala bagian harus menggunakan dana secara terukur, jangan asal merancang kegiatan yang manfaatnya tidak bukan untuk kepentingan orang banyak,” Tandas Legislator Partai Hanura ini.
Diketahui saat ini, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Takalar tengah melakukan rapat kerja pembahasan ranperda tentang APBD Kabupaten Takalar Tahun anggaran 2018 yang dibahas selama tiga hari berturut turut.(Ari Irawan)
