TAKALAR, BKM — DPRD Takalar mengkritik kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Takalar. Dewan menilai TAPD tak adil dalam mengatur anggaran untuk OPD.
Kritikan ini disampaikan saat rapat kerja komisi di DPRD Takalar dengan eksekutif membahas APBD Perubahan 2018.
“TAPD, sepertinya tidak mampu menterjemahkan rencana kerja beberapa OPD di dalam melaksanakan kegiatan teknis pendukung kerangka kerja, ” ujar Ketua Komisi II DPRD Takalar, Sulaiman Ladja, Kamis (4/10/2018).
Sulaiman mengatakan, anggaran yang diberikan TAPD sangat minim. Bahkan, lanjutnya, ada OPD yang tak diberikan tambahan anggaran, ini khusus lingkup OPD.
Sulaiman yang juga ketua Fraksi PKS menyebutkan salah satu OPD yang perlu diberi anggaran, meski tidak semaksimal adalah Dinas Penanaman Modal dan Kependudukan Catatan Sipil.
” Dinas Penanaman Modal membutuhkan anggaran untuk menunjang kinerja pembuatan izin sebagai langkah awal mengajak investor masuk keTakalar untuk berinvestasi, sementara dinas tersebut tidak mendapat porsi anggaran yang memadai,” jelasnya. (ari irawan)
