Lima Fraksi Setujui Ranperda Penyertaan Modal PDAM

MAMUJU, BKM — Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju menggelar sidang paripurna pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra dan penyerahan KUA/PPAS tahun anggaran 2019, di ruang rapat kantor DPRD Mamuju, Rabu (24/10). Sidang paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Hj Sitti Suraidah Suhardi.
Usai menyampaikan pendapat yang dibuka Mahyuddin dari Fraksi Demokrat, Bahrun Rasyid (Fraksi Karya Perjuangan), Reza (Fraksi Indonesia Raya Sejahtera), Hapisa Ayu Persatuan Kebangkitan Hati Nurani Rakyat dan diakhiri Masram Jaya dari Fraksi Manakarra. Kelima fraksi ini akhirnya menyetujui Ranperda penyertaan modal daerah kepada PDAM Tirta Manakarra yang diajukan pemerintah daerah untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda).
”Kami berharap, dengan adanya penyertaan modal sebesar Rp2 miliar, dapat meningkatkan pendapatan daerah dan peningkatan cakupan yang dijangkau oleh PDAM lebih luas lagi. Sehingga dapat dirasakan seluruh masyarakat Mamuju,” ujar Reza dari Fraksi Indonesia Raya Sejahtera.
Ketua DPRD Mamuju, Hj Sitti Suraidah Suhardi berharap kepada seluruh pihak terkait penambahan penyertaan modal kepada PDAM membangun sinergitas dalam proses hingga tahapan selanjutnya
Secara teknis, peruntukan penambahan penyertaan modal tersebut, seperti disampaikan Direktur Utama PDAM Tirta Manakarra, Muhammad Nur, mengatakan, anggaran tersebut diperuntukkan perluasan wilayah pelayanan PDAM Tirta Manakarra. Utamanya di Kecamatan Papalang dan Sampaga. Karena disana sangat minim air bersih khususnya di daerah yang membutuhkan air bersih. Apalagi saat terjadi musim kemarau, itu sangat riskan.
Muhammad Nur menambahkan, kontribusi PDAM terhadap pemerintah daerah tentu saja dengan realisasi setiap tahun mencapai 100 persen. ”Tahun ini, kami ditarget Rp450 juta dan sekarang sudah mencapai Rp300 juta lebih. Sebelum akhir tahun ini, akan mencapai 100 persen PADnya. Dan seperti itulah kontribusi kami setiap tahunnya,” katanya.
Sekkab Mamuju, H Suaib menjelaskan anggaran yang diberikan sudah ada tempat sendiri untuk penyertaan modal tersebut. ”Meski kita keterbatasan anggaran. Kita juga harus mementingkan kebutuhan masyarakat. Karena kita bekerja untuk rakyat. Walau kita harus kencangkan ikat pinggang, pelayanan terhadap masyarakat harus dijalankan dan tentunya harus dilakukan dengan penyertaan modal,” jelasnya. (ala/mir/c)