MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi Sulsel, berencana akan menormalkan skema pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebanyak 30 persen, setelah pertengahan tahun ini sempat turun 20 persen.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulsel, Andi Arwin Azis membenarkan, jika belanja pegawai khususnya tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pemprov Sulsel kembali normal menjadi 30 persen.
“Kesejahteraan PNS tetap diperhatikan, sesuai instruksi Pak Gubernur kita lakukan penghematan anggaran di sektor lain. Seperti belanja rutin di setiap OPD, misalnya makan minum, rapat dan bimtek,” jelasnya usai upacara Sumpah Pemuda di Rumah Jabatan Gubernur, Minggu (28/10).
Dengan asumsi 30 persen dari kemampuan daerah, Pemprov kembali menganggarkan sekitar Rp899 miliar untuk membayarkan TPP bagi 26 ribu PNS.
TPP ASN Pemprov Sulsel sempat diturunkan menjadi 20 persen di periode September hingga Desember karena keuangan mengalami defisit. Banyak pos anggaran yang dirasionalkan, termasuk menurunkan TPP.
“Tapi setelah keadaan kembali normal, 2019, kita kembali ke 30 persen. Janjinya Pak Gubernur apabila dianggap pegawai mampu bekerja maksimal mengimplementasikan apa yang menjadi program prioritas, saya kira beliau bisa saja menambahkan persentasenya. Rata di semua OPD,” ungkapnya.
Selain menaikkan TPP, salah satu target Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah di tahun 2019 adalah meningkatkan belanja modal Pemprov Sulsel. Hal ini mulai terlihat di penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019.
Jika pada APBD 2018, belanja modal yang merupakan bagian belanja langsung hanya mencapai Rp1,09 triliun. di KUA-PPAS 2019 pemprov mengusulkan belanja modal sebesar Rp2 triliun lebih.
Arwin mengatakan dengan jumlah tersebut maka persentase belanja modal sudah melebihi target yang telah diatur di Permendagri nomor 38 tahun 2018 terkait penyusuanan APBD, yaitu belanja modal minimal 19,26 persen.
“Pak Gubernur memang minta lebih dari 25 persen. Belanja modal ini terutama pada pembangunan infrastruktur jalan, serta program prioritas lainnya seperti pembangunan 2 rumah sakit regional di 2019,” katanya.
Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mengakui, dalam penyusunan APBD dirinya meminta kebutuhan rakyat didahulukan dibanding kepentingan pegawai. Karena itu beberapa penghematan dilakukan di sektor belanja tidak langsung.
“Dahulukan kebutuhan rakyat, belanja modal dulu baru kita pikir TPP. Sekarang kita sisir semua, karena sudah lakukan penghematan kita naikkan kembali ke 30 persen,” ungkapnya. (rhm)
