Penyelenggara Pelayanan Publik Harus Berhati-hati

MAJENE, BKM — Sejumlah kepala desa (Kades) di Kabupaten Majene mengikuti kegiatan sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Kegiatan dipusatkan di ruang pola kantor bupati Majene, Selasa (30/10).
Kegiatan ini adalah upaya pencegahan yang dilaksanakan Satgas Saber Pungli Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari Polda Sulbar, Inspektorat Provinsi Sulbar, dan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat.
Dalam sambutannya, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulbar, Lukman Umar, mengatakan, kegiatan hari ini merupakan upaya preventif untuk mencegah Pungli. Lukman juga menegaskan, masalah Pungli yang telah menjadi budaya pada sebagian komunitas masyarakat tidak cukup hanya dengan perbaikan sistem. Tapi perlu upaya penindakan yang tegas dan konsisten.
”Kegiatan ini sebagai langkah pencegahan agar semua unit penyelenggara pelayanan publik harus berhati-hati dan tidak lagi berfikir untuk melakukan pungutan di luar ketentuan. Jangan sampai ada yang tertangkap tangan melakukan Pungli. Karena tim Saber Pungli pasti akan tegas menindak,” ucap Lukman.
Lukman juga berharap agar pemerintah desa konsen terhadap perbaikan pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu, warga juga diimbau tetap pro aktif melaporkan tindakan Pungli dan maladministrasi pelayanan publik.
Bahkan, Lukman menyimpulkan hampir dipastikan akar dari semua masalah korupsi selalu diawali dengan adanya tindakan maladministrasi. Olehnya itu, warga diimbau berani melapor jika menemukan tindakan maladministrasi pelayanan publik, baik dalam pengurusan KTP, SIM, perizinan, dan administrasi lainnya. (ala/mir/c)