Tim APE Evaluasi Gender dan Perlindungan Anak

MAKASSAR, BKM–Tim verifikasi dari Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2018, selama dua hari menggelar Evaluasi Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan anak di Provinsi Sulawesi Selatan untuk tingkat provinsi, dan kabupaten/kota.
Tim verifikasi mengevaluasi sejumlah kabupate/kota dan salah satunya adalah Kota Makassar, pada Rabu (14/11) untuk bisa meraih APE tingkat mentor tahun ini.
Kepala Bappeda Kota Makassar Khadijah Iriani dalam pemaparannya di depan tim verifikasi menjelaskan, jika kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Makassar berperspektif gender, yang diterapkan oleh organisasi perangkat daerah yang ada.
“Hal itu sudah tertuang dalam perwali, surat edaran, mulai dari RPJMD, Renstra SKPD, Renja , RAD PUG RoadMap. Kita juga ada shelter warga, lorong layak anak, dan sejumlah program yang terkait pengarusutamaan gender. Dan yang pasti kita ada layanan aduan 112. Jika ada masalah bisa langsung hubungi ke sana dan langsung akan didistribusikan, baik itu perseolan perempuan dan anak,” kata Iriani, sapaan Khadijah Iriani.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tanri A Palallo menambahkan, jika semua aturan terkait pengarusutamaan gender (PUG) sudah ada aturannya, meski belum ada perdanya, karena masih digodog di DPRD Kota Makassar, dan masuk pembahasan ketiga.
“Insya Allah akhir tahun ini peraturan teknis kelar dan bisa disahkan akhir 2018,” kata Tenri.
Selain itu, semua pihak yang terkait diminta memberi penjelasan tentang program dan pengawasan, termasuk anggarannya yang terkait pengarusutamaan gender. Seperti LSM, Inspektorat, Dinas Koperasi, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tenaga Kerja dan Litbang.
Menanggapi semua pemaparan Pemkot Makassar, , Ketua Tim Verifikasi APE 2018 di Sulsel, Rudi Purboyo menjelaskan, jika tujuan verifikasi dan evaluasi yang mereka lakukan adalah untuk melihat langsung data-data pendukung, apakah memang valid, dan sudah ada, serta apakah lebih baik.
“Tahun lalu itu untuk Provinsi Sulsel, yang mendapat penghargaan APE ada satu provinsi dan 14 kabupaten/kota termasuk Sulsel, termasuk Kota Makassar. Dan tahun ini akan masuk kategori mentor,” seru Rudi.
Terkait pemaparan Pemkot Makassar, Rudi menegaskan, jika progran SKPD pasti ada yang belum menyentuh pada PUG, sehingga harus terus didorong untuk ditingkatkan. Karena menurutnya, pasti ada kendala yang dihadapi.(nug/war/c)