TAKALAR, BKM — Pembangunan bendungan Pammakulu dibDesa Kale Ko’ mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar saat ini terhenti.
Terhentinya pembangunan bendungan ini karena banyak persoalan yang belum dapat dituntaskann. Termasuk harga pembebasan lahan.
Meskipun telah ada kesepakatan antara pemerintah pusat dengan warga pemiilik lahan bahwa ganti rugi lahan sebesar Rp 50 ribu per meter sesuai hasil sidang di Pengadilan Negeri (PN), namun pihak BPN mengajukan kasasi.
“Kami sudah menerima keputusan PN Takalar terkait harga keputusan lahan sebesar Rp 50 Ribu per meter, namun karena BPN melakukan kasasi terpaksa pembayaran lahan kembali tertunda. Hal inilah yang mengakibatkan proyek bendungan Pammukulu belum bisa terlaksana,” kata Parawansa, warga Desa Kale Ko’ mara, Senin (19/11/2018).
Menyikapi kondisi dan berbelit-belitnya proses pembangunan bendungan yang akan menggunakan lahan sebanyak 640 Ha, warga setempat mengancam akan mengusir dua rekanan.
“Kami mendesak pemerintah untuk mencabut memori kasasinya dan menghentikan segala bentuk pekerjaan bendungan Pammukulu yang masih berstatus quo,” kata Parawansa.
“Kami juga meminta kepada pihak rekanan, PT. Wijaya Karya dan PT. Nindya Karya untuk meninggalkan kampung halaman kami dengan dasar keamanan karena bisa memicu konflik horizontal antara masyarakat,” ancam Muallim Bahar penanggung jawab aliansi masyarakat Kale Ko’ mara. (ari irawan)
