MAKASSAR, BKM — Fraksi Partai Golkar DPRD Sulsel tak ingin rapat Paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan rancangan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Ranperda) tentang APBD TA 2019 jika Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah atau Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman tak hadir dan hanya menunjuk Plt Sekprov Sulsel Sahari Fahsiri Rajamilo yang mewakili.
Hal tersebut disampaikan ketua Fraksi Golkar DPRD Sulsel HA Kadir Halid pada Wakil ketua DPRD Sulsel Ni’matullah Erbe ketika memulai persidangan, Senin (19/11).
“Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka rapat paripurna itu wajib dihadiri oleh gubernur atau wakil gubernur,” ujar Kadir Halid.
Ni’matullah yang mendapat intrupsi dari ketua Fraksi Golkar langsung respon. Ulla-panggilan akran Ni’matullah selanjutnya menskorsing sidang selama 7 menit untuk salat Azhar.
Skorsing sidang akhirnya dicabut untuk memulai sidang paripurna kembali.
Ulla selanjutnya bertanya ke seluruh fraksi apakah sidang paripurna tetap dilanjutkan atau tidak.
Ternyata enam fraksi menolak agar paripurna dilanjutkan, satu abstain dan tiga fraksi tetap ingin paripurna dilanjutkan.
Syamsuddin Karlos dari Fraksi PAN meminta agar rapat paripurna dilanjutkan karena gubernur dan wakil gubernur sudah diwakili oleh Plt Sekprov.
Ketua Fraksi Ummat Bersatu Irwan Hamid meminta agar gubernur atau wagub hadir. Jika tidak maka paripurna sebaiknya ditunda.
Ketua fraksi Demokrat Haidar Majid mengemukakan selayaknya gubernur atau wakil gubernur hadir.
Marjono dari fraksi Gerindra menilai karena pemerintahan yang baru maka mestinya pak gubernur dan wakil gubermur yang langsung mendengarkan tanggapan fraksi.
Hal sama disampaikan ketua Fraksi Nasdem Muslim Salam bahwa seyogyanya gubenur atau wagub hadir karena menyangkut masalah prinsip juga untuk harmonisasi pemerintahan kedepan.
Abd Wahid Ismail dari fraksi PPP mengaku ada disharmonisasi antara eksekutif dengan legislatif. Untuk itu gubernur atau wagub perlu mendengarkan apa yang disampaikan fraksi secara langsung.
Ketua Fraksi PKS Ariady Arsal mengharapkan semua agenda disesuaikan dengan tatib.
Soal ketidak hadiran gubernur dan wagub hal tidak melanggar tatib.
Wawan Mattaliu dari Fraksi Hanura lebih memilih absain.
Plt Sekprov Sulsel Ashari memberikan penjelasan soal ketidak hadiran gubernur dan wakil gubernur.
Rapat paripurna akhirnya tidak dilanjutkan. Paripurna diagendakan pada malam hari. (Rif)
